Ini Tahapan Pemakzulan Gibran usai Anggota DPR Mengusulkan HMP

JAKARTA, SUMEKS.CO - Upaya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming  Raka telah diawali dengan penandatanganan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dilakukan 120 anggota DPR RI. 

Rapat pimpinan DPR RI bersama perwakilan lintas fraksi partai politik di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, pengusul HMP menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sehingga langkah pemakzulan perlu ditempuh.

Penilaian itu berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ihwal pendidikan Gibran.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

BACA JUGA:Ini Nama-nama 120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran

BACA JUGA:Mensesneg Jelaskan Kronologi Pertemuan Prabowo dengan Gibran

Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.

Lantas, jika Gibran dimakzulkan, apa saja tahapannya?

HMP ditindaklanjuti

Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur bahwa HMP merupakan hak DPR untuk menyatakan pendapat atas dugaan presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat.

BACA JUGA:Kabakom Bantah Pernyataan Gibran Soal Saran Prabowo Fight di Pengadilan

BACA JUGA:Denny Indrayana Anggap Tindakan Keliru Jika Gibran Tempuh Jalur Hukum Soal Polemik Ijazah

Jika usul HMP diterima dalam rapat paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR, parlemen selanjutnya membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 212 ayat (2) UU MD3.

Pansus tersebut bekerja paling lama 60 hari sejak pembentukan. Laporan pelaksanaan tugas pansus disampaikan dalam rapat paripurna. Setelah itu, rapat paripurna mengambil keputusan terhadap laporan pansus (Pasal 213 UU MD3).

Dibawa ke MK

Jika rapat paripurna memutuskan menerima laporan pansus yang menyatakan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyampaikan keputusan tentang HMP ke MK (Pasal 214 ayat (2) UU MD3).

Sumber: