PKB Kaji Pembentukan Pansus Ijazah Gibran

JAKARTA, SUMEKS.CO - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) angkat bicara terhadap wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid mengatakan PKB masih mengkaji berbagai pendapat dan masukan dari sejumlah kalangan.

Dia menyebut masukan tersebut termasuk yang disampaikan aliansi masyarakat sipil. Jazilul juga menghargai pendapat politikus Partai Demokrat Andi Arief mengenai wacana pembentukan pansus tersebut.

"Kami masih dalam posisi menerima dan mengkaji berbagai pendapat dan masukan dari sejumlah kalangan, termasuk aliansi masyarakat sipil," kata Jazilul, Rabu (14/10/2026).

BACA JUGA:Kasus Ijazah Gibran, DKPP Terima 2 Aduan Penyelenggara Pemilu

BACA JUGA:Ini Sikap Parpol Terhadap Wacana Pemakzulan Gibran, PAN-PKB Masih Mengkaji, PDIP Bicara Asap

Meski demikian, Jazilul menegaskan wacana pembentukan pansus masih sebatas pembicaraan. PKB belum menyampaikan keputusan untuk mendorong pembentukan pansus tersebut.

"Kami pun menghargai pendapat Pak Andi Arief, namun soal pansus masih sebatas wacana saja. Ya silakan berwacana," ujarnya.

Kata Andi Arief

Sebelumnya, Andi Arief menyebut Gibran membutuhkan tempat untuk melakukan klarifikasi terkait putusan MK yang tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat. Andi Arief menilai pansus di DPR bisa jadi momen Gibran memberikan klarifikasi.

BACA JUGA:Wacana Pemakzulan Gibran, ini Kata PAN

BACA JUGA:Gibran-Kemendikdasmen Dilaporkan ke Bareskrim

"Karena itu menurut saya yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri, Wapres Mas Gibran sendiri. Kita tahu tahun 2010 itu ada Pansus Century, di mana koboi-koboi Senayan menggulirkan pansus," kata Andi dalam keterangannya, Selasa (13/10).

Andi mencontohkan pembentukan Pansus Century di era pemerintahan presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Andi mengatakan pansus itu digunakan untuk melakukan klarifikasi.

"Tapi kita tahu bahwa Presiden SBY tidak melarang untuk terbentuknya pansus, justru pansus itu digunakan untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang ada," ucapnya.

Sumber: