Banner Pemprov

Kuasa Hukum Iwan Tuaji-Alhepi Siap Bongkar Dugaan Keterlibatan APH di Kasus Korupsi PALI

Kuasa Hukum Iwan Tuaji-Alhepi Siap Bongkar Dugaan Keterlibatan APH di Kasus Korupsi PALI

Kuasa Hukum Iwan Tuaji-Alhepi Siap Bongkar Dugaan Keterlibatan APH di Kasus Korupsi PALI--Fdl

SUMEKS.CO,- Tim kuasa hukum Wakil Bupati PALI nonaktif Iwan Tuaji dan Alhepi Kurniawan, melontarkan pernyataan mengejutkan dalam perkara dugaan korupsi proyek APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Selain menyoroti sosok Horizal alias Icon yang disebut memberikan uang kepada kedua terdakwa, kuasa hukum juga berjanji mengungkap dugaan keterlibatan aparat penegak hukum (APH) dalam perkara tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Suryanegara selaku salah satu kuasa hukum, usai mengajukan perlawanan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Selasa 13 Oktober 2026.

Menurut Suryanegara, pihaknya akan mengungkap nama-nama yang diduga terlibat melalui fakta-fakta persidangan mendatang.

BACA JUGA:Sebut Bukan OTT dan Dakwaan Cacat Hukum, Iwan Tuaji-Alhepi Minta Hakim Batalkan Perkara Korupsi PALI

BACA JUGA:Stiker Bupati-Wabup “Kami Berani”- Uang Jatah dipakai Umroh, Terungkap dalam Dakwaan Wabup PALI Iwan Tuaji

Ia berharap majelis hakim menerima eksepsi yang telah disampaikan tim pembela.

“Faktanya nanti nama-nama APH yang terlibat nantinya juga akan kita buktikan menjadi fakta-fakta persidangan,” tegasnya.


Sebut Bukan OTT dan Dakwaan Cacat Hukum, Iwan Tuaji-Alhepi Minta Hakim Batalkan Perkara Korupsi PALI--Fdl

Ia menekankan, pihaknya tidak hanya akan membahas peran Horizal alias Icon, tetapi juga berupaya mengungkap pihak-pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

“Kita lihat ke depannya nanti di fakta-fakta persidangan,” ujarnya.

Ajukan Penangguhan Penahanan

Selain mengajukan eksepsi, tim kuasa hukum juga menyinggung kemungkinan mengajukan penangguhan penahanan terhadap Iwan Tuaji dan Alhepi Kurniawan.

Suryanegara menjelaskan, penangguhan penahanan merupakan hak yang diatur dalam hukum acara pidana.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait