Warga Ogan Ilir Kini Lebih Mudah Dapat Bantuan Hukum, Ini Komitmen Kemenkum Sumsel dan Pemkab

Kemenkum Sumsel dan Pemkab Ogan Ilir Perkuat Posbankum, Akses Bantuan Hukum untuk Warga Makin Mudah

OGAN ILIR, SUMEKS.CO- Kemenkum Sumsel bersama Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memperkuat sinergi dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat melalui penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan harmonisasi regulasi daerah.

Langkah strategis tersebut dibahas dalam audiensi antara Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, dan Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, di Kantor Bupati Ogan Ilir, Selasa 25 Februari 2026.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan layanan bantuan hukum dapat diakses lebih luas, khususnya oleh masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan di wilayah Bumi Caram Seguguk.

Turut mendampingi Kakanwil dalam pertemuan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur Ainun, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, bersama jajaran.

Dalam audiensi, pembahasan difokuskan pada penguatan layanan Posbankum serta dukungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terhadap rencana peresmian Posbankum yang akan dilaksanakan secara terpusat dan dijadwalkan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Edukasi Rahasia Dagang dan Pencegahan Pelanggaran KI Lewat Talkshow Radio Sonora

BACA JUGA:Transformasi ASN Berbasis Kompetensi, Kemenkum Sumsel Lantik Perancang Ahli Muda

Selain kesiapan teknis, kedua pihak juga membahas mekanisme pelaporan pelaksanaan layanan guna memastikan program berjalan akuntabel, efektif, dan tepat sasaran.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa Posbankum merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menjamin persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum.

“Posbankum menjadi instrumen strategis untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, mendapatkan layanan hukum yang mudah diakses, profesional, dan berkualitas.

Sinergi antara Kemenkum Sumsel dan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan implementasinya,” ujar Maju.

Menurutnya, keberadaan Posbankum tidak hanya membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dan konsultasi hukum, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk mendorong kesadaran hukum di tingkat daerah.

Selain penguatan layanan bantuan hukum, audiensi juga dimanfaatkan untuk mempererat koordinasi dalam proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah (Raperda).

Sumber: