Banner Pemprov
Pemkot Baru

Kemenkum Babel dan HIPMI Bangka Belitung Perkuat Sinergi dalam Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Muda

Kemenkum Babel dan HIPMI Bangka Belitung Perkuat Sinergi dalam Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Muda

Kanwil Kemenkum Babel dan HIPMI Bangka Belitung Jalin Sinergi Penguatan Kesadaran Hukum dan Perlindungan Usaha--

Pangkalpinang, sumeks.co- Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha muda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan audiensi dari Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kanwil dan dihadiri oleh jajaran pimpinan dari kedua belah pihak.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, tertib hukum, dan berkeadilan.

“Kemenkum memiliki peran penting dalam memastikan pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum, mulai dari aspek pendirian badan usaha, pendaftaran kekayaan intelektual, hingga kepastian hukum dalam berinvestasi,” ujar Johan.

Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum Babel siap mendukung HIPMI dalam peningkatan kapasitas hukum bagi para pelaku usaha muda.

“Kami membuka ruang kolaborasi untuk penyuluhan hukum, legalisasi usaha mikro, serta pendaftaran merek dan hak cipta agar para pengusaha muda memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengembangkan bisnisnya,” lanjutnya.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel Tetapkan Ketua dan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Periode 2025–2028

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel Dukung Penguatan Akses Keadilan Melalui Standar Layanan Bantuan Hukum Berkualitas

Sementara itu, Kepala Kanwil KemenHAM Babel, Suherman, menekankan bahwa selain perlindungan hukum, pelaku usaha juga perlu memahami prinsip-prinsip Business and Human Rights.

“Prinsip usaha yang menghormati hak asasi manusia merupakan bagian dari tanggung jawab sosial pelaku usaha modern. HIPMI dapat menjadi pelopor penerapan nilai-nilai HAM dalam dunia bisnis di Bangka Belitung,” tuturnya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti hasil audiensi dengan langkah-langkah konkret.
Program tersebut antara lain mencakup pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual, pembinaan hukum bagi UMKM dan startup lokal, serta pelayanan konsultasi hukum bagi anggota HIPMI.

Ketua BPD HIPMI Babel menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari jajaran Kanwil Kemenkum Babel.

“Audiensi ini merupakan langkah awal yang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha muda dan pemerintah. Kami berharap sinergi ini tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi berlanjut dalam bentuk kerja sama nyata yang memberi manfaat bagi dunia usaha di Babel,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak juga membahas rencana pembentukan Forum Bersama Kemenkum–HIPMI, yang akan berfokus pada penyebarluasan informasi hukum, pendaftaran merek, dan perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha muda.

Audiensi ditutup dengan kesepahaman untuk menindaklanjuti hasil pertemuan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam waktu dekat.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi model kemitraan antara Kemenkum dan komunitas pengusaha muda dalam menciptakan iklim usaha yang adil, berintegritas, dan berpihak pada pembangunan ekonomi daerah.

 

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan lintas sektor sebagai bagian dari misi menghadirkan pelayanan hukum yang mudah diakses, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berbasis hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber: