Situasi terkini Jelang Sidang Perdana Korupsi Proyek Revitalisasi Pasar Cinde Palembang,

 

PALEMBANG, SUMEKS.CO,- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang dijadwalkan menggelar sidang perdana perkara dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Cinde dengan terdakwa mantan Gubernur Sumatera Selatan dua periode, Alex Noerdin, beserta tiga orang lainnya, Kamis 30 Oktober 2025.

Berdasarkan jadwal persidangan yang diterima redaksi, sidang dimulai pukul 09.00 WIB di ruang sidang Kartika PN Palembang.

Agenda perdana ini akan menghadirkan langsung para terdakwa, untuk mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang.

Pantauan di lokasi, hingga berita ini diturunkan, suasana di area PN Palembang masih tampak lengang. Hanya terlihat sejumlah petugas keamanan berjaga di beberapa titik strategis, termasuk di pintu masuk utama.

BACA JUGA:Pakai Kursi Roda, Tersangka Alex Noerdin Hadir Diperiksa 7 Jam Terkait Korupsi Pasar Cinde

BACA JUGA:Penetapan DPO Tersangka Korupsi Pasar Cinde Dinilai Sah, Praperadilan Aldrin Tando Ditolak Kejati Sumsel

Pihak pengadilan bersama aparat keamanan telah bersiap mengantisipasi kemungkinan membludaknya pengunjung maupun simpatisan yang ingin menyaksikan jalannya sidang secara langsung.

Dari informasi yang diterima, sejumlah massa dari kelompok yang menamakan diri Gerakan Kemanusiaan untuk Alex Noerdin dikabarkan akan menggelar aksi damai di depan gerbang utama PN Palembang.

Situasi terkini Jelang Sidang Perdana Korupsi Proyek Revitalisasi Pasar Cinde Alex Noerdin Cs--Fadli

Aksi tersebut, disebut sebagai bentuk dukungan moril kepada mantan gubernur Sumsel yang kini harus menghadapi proses hukum atas kasus yang menjeratnya.

Kasus dugaan korupsi ini bermula dari proyek revitalisasi Pasar Cinde, salah satu ikon pasar tradisional tertua di Kota Palembang, yang digadang-gadang akan disulap menjadi pasar modern dengan konsep heritage pada periode 2016–2018.

Proyek tersebut dijalankan atas dasar kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Magna Beatum (MB).

Namun, proyek yang awalnya ditujukan untuk mengangkat citra ekonomi rakyat dan wajah modernisasi kota itu justru berujung pada praktik yang merugikan keuangan negara.

Sumber: