Banner Pemprov

#dasar hukum

HONDA

Kemenkumham Sumsel Lantik Besar-besaran: 4 PPNS Baru dan Lainnya!

KEMENKUM & HAM SUMSEL

1 tahun

Kemenkumham Sumsel Lantik Besar-besaran: 4 PPNS Baru dan Lainnya!

Kemenkumham Sumsel Tinjau Akurasi SOP Untuk Peningkatan Kualitas Layanan

KEMENKUM & HAM SUMSEL

2 tahun

Kemenkumham Sumsel Tinjau Akurasi SOP Untuk Peningkatan Kualitas Layanan

Pemerintah Daerah Wajib Lindungi Bahasa Daerah, Ini Dasar Hukumnya

PALEMBANG UPDATE

2 tahun

Pemerintah Daerah Wajib Lindungi Bahasa Daerah, Ini Dasar Hukumnya

Harapan Baru Honorer Langsung Jadi PNS Setelah RUU ASN Disahkan, Bahkan Sudah Ada Dasar Hukumnya, Simak Disini

NASIONAL

2 tahun

Harapan Baru Honorer Langsung Jadi PNS Setelah RUU ASN Disahkan, Bahkan Sudah Ada Dasar Hukumnya, Simak Disini

SIMAK! Ini Dasar Hukum 20 Persen Dana Desa Harus Digunakan Guna Ketahanan Pangan dan Mengatasi Stunting

NASIONAL

2 tahun

SIMAK! Ini Dasar Hukum 20 Persen Dana Desa Harus Digunakan Guna Ketahanan Pangan dan Mengatasi Stunting

Kemenkumham Sumsel Gelar Pelatihan Operator Pelayanan Perseroan Perorangan di Kabupaten Muara Enim

KEMENKUM & HAM SUMSEL

3 tahun

Kemenkumham Sumsel Gelar Pelatihan Operator Pelayanan Perseroan Perorangan di Kabupaten Muara Enim

Bukan KTP Warga yang Gantikan Kartu KIS, Tapi NIK Sebagai Nomor Identitas Tunggal untuk Semua Urusan Publik

PALEMBANG UPDATE

3 tahun

Bukan KTP Warga yang Gantikan Kartu KIS, Tapi NIK Sebagai Nomor Identitas Tunggal untuk Semua Urusan Publik

Ini Dasar Hukum KTP Bisa Menggantikan Kartu KIS, Jadi Tidak Usah Ragu Warga Palembang Bisa Langsung Berobat

PALEMBANG UPDATE

3 tahun

Ini Dasar Hukum KTP Bisa Menggantikan Kartu KIS, Jadi Tidak Usah Ragu Warga Palembang Bisa Langsung Berobat