Banner Pemprov
Pemkot Baru

Herman Deru Terima Penghargaan dari Menko PMK, Sumsel Berhasil Tekan Angka Stunting

Herman Deru Terima Penghargaan dari Menko PMK, Sumsel Berhasil Tekan Angka Stunting

Menko PMK Anugerahkan Penghargaan untuk Gubernur Herman Deru atas Keberhasilan Tekan Stunting.--

Penghargaan terkait keberhasilan menurunkan angka stunting sebesar 6,2%  dalam  percepatan penurunan stunting di Indonesia Tahun 2022.

Menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat itu, angka stunting Provinsi Sumsel yang sebelumnya 24,8 % pada tahun 2021 dapat diturunkan dengan cepat sebesar 6,2% atau menjadi 18,6% di tahun 2022.

Berdasarkan hasil SSGI Kementerian Kesehatan RI, prevalensi stunting di Sumsel turun signifikan dari 24,8% pada tahun 2021 menjadi 18,6% pada 2023. Penurunan sebesar 6,2 persen poin itu menjadikan Sumsel sebagai provinsi dengan laju penurunan tercepat kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.

BACA JUGA:Jalan Lingkar Tebing Tinggi Dipercepat, Herman Deru Dorong Mobilitas dan Ekonomi Warga

BACA JUGA:Kolaborasi Jadi Kunci, Herman Deru Dorong Pengawasan Bea Cukai yang Sinergis dan Humanis

Sementara itu, data nasional menunjukkan jumlah kasus stunting terbesar masih terdapat di beberapa provinsi, antara lain Jawa Barat dengan 638.348 balita (15,9%), Jawa Tengah 485.893 (17,1%), Jawa Timur 430.780 (14,7%), Sumatera Utara 316.456 (22%), Nusa Tenggara Timur 214.143 (37%), dan Banten 209.600 (21,1%).

Dengan capaian membanggakan ini, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah akhir, melainkan penyemangat untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan stunting di Sumsel.

“Ini adalah hasil nyata dari gotong royong semua pihak. Mari kita lanjutkan kerja baik ini agar Sumsel menjadi provinsi bebas stunting,” tutupnya.

Pemerintah pusat menargetkan angka stunting nasional turun menjadi 14,2% pada tahun 2029, sesuai dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Herman Deru menegaskan, Pemprov Sumsel berkomitmen penuh mendukung target tersebut melalui program lintas sektor yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait