Ditjen AHU Turun Langsung Supervisi Anggaran Kanwil Kemenkum Babel, Ini Hasilnya
IKPA Tembus 100, Penyerapan Anggaran AHU Kanwil Kemenkum Babel Capai 79 Persen--
IKPA Kanwil Kemenkum Babel Sempurna! Ditjen AHU Supervisi Anggaran, PNBP Tembus Rp800 Juta
SUMEKS.CO, PANGKAL PINANG, Capaian kinerja pengelolaan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menunjukkan hasil positif.
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2026 berhasil mencapai nilai sempurna, yakni 100.
Capaian tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan supervisi pelaksanaan anggaran DIPA Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Selasa 3 November 2026.
Kunjungan tim pusat tersebut disambut langsung Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Kaswo, di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bidang Pelayanan AHU, M. Bang Bang, beserta jajaran pejabat fungsional, pelaksana, dan petugas helpdesk Bidang AHU.
Dari Ditjen AHU hadir Kepala Bagian Keuangan, Adhi Kuntjoro Sutarmanto, bersama sejumlah anggota tim. Sementara itu, Inspektorat Jenderal diwakili Auditor Ahli Madya Niken Ayu dan Auditor Ahli Muda Falentina Paramita Sari.
Dalam pemaparannya, Kaswo menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program Bidang AHU terus diarahkan agar berjalan efektif, terukur, serta sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.
Selain berhasil meraih nilai IKPA 100, Kanwil Kemenkum Babel juga mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) sekitar Rp800 juta.
BACA JUGA:Johan Manurung Purnabakti, Kaswo Lanjutkan Kepemimpinan Kanwil Kemenkum Babel
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Kawal 3 Ranperda Strategis, Propemperda 2027 Mulai Dibahas DPRD
Menurut Kaswo, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Meski demikian, nilai IKPA yang sempurna tidak boleh membuat jajaran berpuas diri. Optimalisasi penyerapan anggaran dan peningkatan mutu pelayanan tetap menjadi pekerjaan yang harus diperhatikan.
"Capaian IKPA yang telah mencapai nilai 100 merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh jajaran dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
