Menkum Supratman Andi Agtas Canangkan Sistem Verifikasi BO Terpadu untuk Cegah Kejahatan Keuangan

2. Pengenalan Prototipe BO Gateway – Sistem ini menjadi jembatan data antar kementerian dan lembaga, termasuk Ditjen Pajak, PPATK, dan ATR/BPN. Melalui pendekatan multipronged, sistem ini diharapkan menjadi alat efektif dalam mendeteksi dan menindak kejahatan keuangan lintas sektor.

3. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) – Ditjen AHU menggandeng berbagai K/L strategis untuk memperkuat implementasi BO Gateway melalui kolaborasi berkelanjutan.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Gelar FGD Evaluasi Perda Ketahanan Pangan dan Perlindungan Lahan Pertanian

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025

Menkumham menegaskan bahwa sistem baru ini bukan sekadar pembangunan teknologi, melainkan upaya menciptakan ekosistem hukum yang akuntabel dan presisi, yang mampu menelusuri aliran dana ilegal hingga ke akar-akarnya.

“Dengan data BO yang akurat, kita memberikan kepastian hukum bagi investor dan menjadikan Indonesia sebagai safe haven bagi investasi,” tegasnya.

Forum ini turut dihadiri oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, Menkopolhukam Yusril Ihza Mahendra, serta perwakilan dari berbagai lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.

Kehadiran mereka mencerminkan komitmen lintas sektor untuk memperkuat transparansi dan integritas dalam sistem hukum nasional.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Gelar Diskusi Strategi Kebijakan Implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Laksanakan Rapat Fasilitasi Perencanaan Ranperda Kabupaten Belitung

Selain itu, kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, termasuk Kepala Kanwil Johan Manurung, dan para kepala divisi terkait.

Mereka menyatakan kesiapan mendukung implementasi sistem BO Gateway di tingkat daerah, guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif hingga ke lapisan pelaksana.

Melalui forum nasional ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola korporasi yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

Implementasi sistem verifikasi BO yang terintegrasi menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju pemerintahan digital yang bersih dan responsif terhadap tantangan global.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Gelar Apel Pagi dan Penghargaan Pegawai Teladan Triwulan III

Sumber: