Gubernur Sumsel Herman Deru dan BKN Pusat Sepakat Dorong Transformasi ASN di Era Digital

SUMEKS.CO – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel)  Dr. H. Herman Deru bersama Wakil Kepala BKN Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum., menegaskan komitmen untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN).

Hal ini disampaikan dalam momen pengukuhan Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang, Heni Sri Wahyuni di Griya Agung Palembang, Selasa 22 Juli 2025.

Pelantikan ini menjadi titik awal penataan ulang manajemen ASN secara lebih sistematis dan adaptif, sesuai dengan tantangan zaman. Herman Deru menyebut, transformasi ASN tidak boleh berhenti hanya di level administratif.

“Kita perlu perubahan cara pandang dan pola kerja. ASN harus menjadi pelayan publik sejati yang tanggap, kompeten, dan akuntabel,” ujar Gubernur.

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Dorong Koperasi Desa Jadi Motor Ekonomi Rakyat

BACA JUGA:Meriahkan HUT Sumatera Ekspres ke-30, Gubernur Herman Deru: Jalan Sehat Jadi Ajang Silaturahmi dan Hidup Sehat

Ia berharap kehadiran Heni di posisi strategis ini mampu memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta menjawab kebutuhan reformasi di wilayah kerja BKN Regional VII, termasuk Sumsel.

“BKN dan pemerintah daerah harus satu arah dalam membentuk ASN unggul. Karena pelayanan publik yang baik berawal dari SDM yang berdaya saing,” tegas Herman Deru.

Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan bahwa tantangan besar ke depan adalah menyukseskan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, khususnya penataan tenaga non-ASN dan penguatan sistem merit.

“Ini pekerjaan besar. Kita ingin seluruh ASN memiliki status yang jelas, proses karier yang adil, serta berbasis pada kinerja nyata,” jelas Haryomo.

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Perkuat Hubungan Regional Lewat Pertemuan Strategis dengan Konjen Malaysia

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru: APBD-P Sumsel 2025 Disusun Responsif, Rakyat Jadi Fokus Utama

Ia menekankan bahwa sistem merit menjadi pondasi utama dalam mengakhiri praktik nepotisme dalam birokrasi. Hanya mereka yang layak dan berkinerja baik yang bisa menempati posisi strategis.

Digitalisasi juga menjadi fokus. Pemerintah dituntut memanfaatkan teknologi untuk seluruh proses manajemen ASN, mulai dari rekrutmen, penilaian kinerja, hingga pengembangan kompetensi.

Sumber: