Sinergi Pusat-Daerah Ditekankan, Gubernur Sumsel Fokus Layanan Publik

SUMEKS.CO - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menyerukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi optimalisasi pelayanan publik.

Seruan ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang membahas berbagai isu pembangunan di 17 kabupaten/kota di Rapat koordinasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah tahun 2025 di Griya Agung, pada Senin 14 April 2025. 

''Kita harus memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat melalui instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Sumsel,'' tegas Gubernur Sumsel Herman Deru.

Adapun tema yang diangkat dalam rapat ini adalah "Sinergi Pusat dan Daerah Mewujudkan Sumsel Maju untuk Semua".

BACA JUGA:Bupati OKI Muchendi Usulkan Bantuan Khusus dari Gubernur Sumsel untuk Atasi Defisit Anggaran

BACA JUGA:Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Mengucapkan Selamat Ulang Tahun SUMEKS.CO ke 6 Tahun

Ia juga menyoroti pencapaian Sumsel selama satu periode kepemimpinannya, dengan lebih dari 200 penghargaan yang pernah diraih.

"Selama satu periode kemarin saya mendapat lebih dari 200 penghargaan dan ini adalah kerja kita bersama, namun dari lebih dari 200 penghargaan ini jadi kebanggaan sekaligus beban untuk kita berbuat memacu langkah jadi lebih baik lagi," kata Herman Deru.

Dirinya juga menjelaskan bahwa sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur memiliki tanggung jawab ganda yaitu sebagai kepala daerah yang otonom dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. 

Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara instansi vertikal dan OPD sangat penting untuk memastikan semua urusan, baik dari kementerian/lembaga/badan maupun pemerintah daerah, dapat berjalan lancar.

BACA JUGA:Dandim 0402/OKI Bersama Gubernur Sumsel dan Forkopimda Panen Raya Padi Serentak di 14 Provinsi

BACA JUGA:Masyarakat Antusias Hadiri Open House Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur di Griya Agung Palembang

Beberapa poin penting yang disampaikan Gubernur Sumsel dalam rapat tersebut antara lain pentingnya menyatukan frekuensi antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan terhadap upaya Presiden untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, penegasan identitas Sumsel melalui penggunaan simbol-simbol adat dan budaya dalam perda dan perkantoran.

Selain itu juga permintaan agar laporan-laporan progres kinerja instansi vertikal juga ditembuskan ke gubernur, pembahasan mengenai persoalan Sumsel dari 17 kabupaten/kota, dengan fokus pada pelayanan yang berkeadilan dan penekanan pada pentingnya menjaga stabilitas dan menghindari konflik di Sumsel.

Sumber: