Fantastis! Indonesia dan Qatar Kolaborasi Bangun 1 Juta Rumah Buat Warga Jakarta dan Banten, Apa Syaratnya?

Fantastis! Indonesia dan Qatar Kolaborasi Bangun 1 Juta Rumah Buat Warga Jakarta dan Banten, Apa Syaratnya?

Pemerintah Indonesia dan Qatar dalam waktu dekat akan membangun 1 juta rumah untuk warga yang belum memiliki tempat tinggal tetap daerah Jakarta dan Banten.--

SUMEKS.CO - Pemerintah Indonesia dan Qatar dalam waktu dekat akan membangun 1 juta rumah untuk warga yang belum memiliki tempat tinggal tetap daerah Jakarta dan Banten.

Rencananya, Indonesia akan menyediakan lahan dan Qatar akan membiayai pembangunan rumahnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan, rumah akan dibangun di lahan milik BUMN, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Sekretariat Negara.

Maruarar memaparkan, lahan BUMN yang disiapkan merupakan aset milik KAI, Perumnas, hingga PTPN.

BACA JUGA:Jelang Peringati HUT TNI ke-79 Kodim OKI Bantu Bangun Rumah Warga Kelurahan Perigi Kayuagung

BACA JUGA:Heboh Pak RT Keceplosan, Minta Jatah Preman Lahan Parkir Ruko Buat Bangun Rumah Pribadi

"Kita akan siapkan data dulu di lokasi mana yang idle untuk disurvei investor," ungkapnya.

Presiden minta kita siapkan dengan benar dan cepat lokasinya di mana tadi saya sampaikan ada di bawah Kementerian BUMN sama Pak Erick, ada di bawah Kereta Api, Perumnas, juga di bawah PTPN," tambah Maruarar.

Tak hanya itu, terdapat juga beberapa aset di bawah kepemilikan Kementerian Sekretariat Negara di Kemayoran hingga Senayan.

Kemudian beberapa aset milik Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan di Kalibata.

BACA JUGA:Herman Deru dan Cik Ujang Gerak Cepat Bentuk Tim Transisi: Siap Jalankan Program Unggulan Sumsel 2025-2030

BACA JUGA:Lolos SNBP 2025: Pilihan Program Studi & Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan, Strategi Sukses Masuk PTN!

Selain di Jakarta, beberapa lahan di Jawa Barat hingga Banten juga disiapkan untuk pembangunan 1 juta rumah yang dilakukan Qatar.

"Kemudian di bawah Setneg, yaitu ada di wilayah Kemayoran, Senayan, kemudian di bawah Kemenkeu di bawah DJKN," beber Maruarar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: