Menjelang Pilkada 2024, Pj Walikota Ajak Parpol Gaungkan Kampanye Santun

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Kota PALEMBANG tengah bersiap menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yang diharapkan berjalan lancar dan damai.

Pejabat (Pj) Walikota Palembang, A Damenta, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pilkada tersebut.

Hal ini disampaikan saat A Damenta menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Kota Palembang tahun 2024 yang digelar di Ballroom Hotel Novotel Palembang pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Kegiatan rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Polrestabes Palembang ini dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Pilkada.

BACA JUGA:Mahasiswa Unsri Konvoi dari Indralaya Menuju Palembang Ikut Kawal Putusan MK di DPRD Sumsel

BACA JUGA:Tablet POCO Pad, Debut Pertama POCO, Tawarkan Spesifikasi Mumpuni dan Harga Terjangkau!

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Tentara Nasional Indonesia (TNI), partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta mahasiswa.

Kehadiran berbagai elemen masyarakat ini menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan Pilkada yang aman, tertib, dan demokratis.

Dalam sambutannya, Pj Walikota A Damenta menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada.

Menurutnya, pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan adil, dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan transparansi.

BACA JUGA:Pastikan Keamanan Pilkada Serentak 2024, Polres Ogan Ilir Latih Personel Lewat Sispamkota

BACA JUGA:2 Pelaku Curanmor Gagal Gasak 2 Sepeda Motor di Lokasi Berbeda di Palembang, Apa Sebab?

“Pemerintah harus menjamin keamanan dan ketertiban pemilu yang akan berlangsung dan pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan adil, partai politik harus berkampanye dengan santun dan bermartabat,” ucap A Damenta dengan penuh keyakinan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses Pilkada. Masyarakat sipil, menurutnya, memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Sumber: