Konflik Intern-Beragama: NU & Muhammadiyah terhadap Salafi-Wahabi

Hal ini agaknya tidak terlepas pula dari peran  dari para elit (ulama, akademisi, tokoh agama dan politik) dan mesti diakui pula karena adanya visi politik pemerintah yang secara umum mengakomodasi  aspirasi dan interes kedua ormas tersebut.

Sehingga, adanya mutual-simbiosis antara NU, Muhammadiyah dan Pemerintah, tentunya berdampak positif terhadap proses toleransi antar dan intern-umat beragama di tanah air.

Beda halnya, masih terjadi ‘penolakan’ baik formal (tampak) maupun nonformal (tidak tampak) terhadap kaum Salafi-Wahabi, seperti kasus penyerobotan rumah ibadah masjid.

Lebih dari itu, kalangan Salafi-Wahabi yang belum memiliki legitimasi regulasi pemerintah dan sosial-religius-pluralistik. Oleh karena itu, hal itu akan lebih mudah tersulut prasangka yang berpotensi mengarah kepada konflik intern-beragama. 

BACA JUGA:Jaga Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Palembang, Pj Walikota Ratu Dewa Tuai Pujian

BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni: Tetap Jaga Iklim Kondusif, Pertahankan Zero Konflik dan Daerah yang Toleran

Selain itu, karena adanya citra publik (pluralistik-multikultural) yang sangat ‘negatif’ maka sangat berpeluang pula keberadaan salafi-Wahabi berposisi sebagai faktor penguatan pemicu (triger) terhadap proses terjadinya potensi konflik antarumat beragama sehingga sebagai ancaman terhadap kerukunan umat beragama. 

Semua pihak, baik para elit-agama, elit-masyarakat, akademisi, politisi, dan pemerintah, perlu lebih fokus memperhatikan pentingnya upaya pencegahan-preventif terhadap potensi konflik intern-umat beragama yang kemungkinan bisa terjadi.

Terlebih, upaya adanya kasus konflik yang belum terpecahkan kiranya menjadi perhatian dan perlunya kebijakan dan tindakan solusi jangka pendek, karena konflik antara dan intern-umat beragama, diibaratkan seperti ‘api dalam sekam, sulit diprediksi yang kapan saja dapat membara’.

Sumber: