Jadi Alat Politik? OPD Diduga Ditunggangi
Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin.--
BANYUASIN, SUMEKS.CO - Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin diharapkan tidak terjerumus atau ikut politik praktis dalam pemilihan legislatif (pileg) 2024 mendatang.
"Kita himbau OPD untuk tetap netral, termasuk jika sudah masuk tahapan pemilu," kata Erwin Ibrahim Sekretaris Daerah Banyuasin.
Himbauan ini sendiri terkait beredarnya salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Banyuasin yang diduga ditunggangi oleh oknum anggota DPRD Banyuasin sebagai alat politik untuk mengaet mata pilih.
Namun saat ini kata Erwin Ibrahim masih belum masuk tahapan pemilu, jadi jika ada anggota DPRD yang ikut hadir pada pelaksanaan dana pokir tidak masalah.
"Itukan dana pokir anggota dewan bersangkutan," ungkapnya.
Apalagi saat ini memang ada beberapa kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah yang bersumber dari Pokir (pokok pikiran) DPRD.
Lebih lanjut Erwin juga menambahkan agar aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak ikut dalam politik praktis.
"Jangan sampai ikut ikut berpolitik, ikuti aturan yang berlaku, "imbuhnya.
Ia menambahkan ASN/PNS tidak boleh ikut kampanye itu berdasarkan UU 7 Tahun 2017 pasal 280 Ayat (2) huruf f, ASN adalah salah unsur yang dilarang untuk ikut serta dalam pelaksanaan kampanye.
Tidak hanya ASN/PNS, ada beberapa jabatan yang tidak boleh ikut kampanye yaitu TNI/Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Gubernur/wakil Gubernur, Walikota/wakil walikota, Bupati/wakil bupati.
Jika nantinya pada saat masa kampanye, masyarakat mendapatkan ASN dan lain sebagainya ikut kampanye atau ikut tindakan kampanye, diharapkan untuk melaporkan hal itu kepada Bawaslu dan lembaga terkait lainnya.
Beredar informasi salah satu OPD di lingkungan Pemkab Banyuasin ditunggangi oknum DPRD Banyuasin ketika melaksanakan kegiatan di kecamatan Air Saleh, Banyuasin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
