HEBOH! Perseteruan Dua Panglima Penjaga Tanah Borneo Soal IKN, Warganet: Jangan Mau Diadu Domba

SUMEKS.CO - Dikabarkan gara-gara Ibu Kota Nusantara (IKN), dua panglima besar penjaga tanah Borneo Kalimantan yakni Panglima Jilah dan Pajaji akhir-akhir ini dihebohkan berseteru

Sosok kedua Panglima adat suku Dayak Kalimantan tersebut, jadi sorotan dunia media sosial lantaran dikenal sama-sama mempunyai kharismatik tersendiri.

Dalam sebuah video yang beredar diantaranya diunggah oleh akun @leesanjo, keduanya saat ini saling berbeda pendapat soal keberadaan IKN yang merupakan cikal bakal ibukota baru di Pulau Kalimantan.

Disebutkan, Panglima Jilah berpendapat dengan adanya IKN dapat segera meningkatkan roda perekonomian masyarakat khususnya di Pulau Kalimantan.

BACA JUGA:Hot News, Protes IKN Picu Perang Saudara Sesama Suku Dayak

Maksud peningkatan perekonomian masyarakat tersebut, diantaranya di jalur bisnis atau usaha sehingga bisa meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kalimantan.

Pendapat berbeda juga dilontarkan Panglima Pajaji, yang justru menolak keberadaan IKN di pulau Kalimantan.

Dikabarkan gara-gara IKN dua panglima besar penjaga tanah Borneo Kalimantan yakni Panglima Jilah dan Pajaji akhir-akhir ini dihebohkan berseteru.--

Penolakan IKN di Kalimantan tersebut, menurut Panglima Pajaji karena dikhawatirkan bakalan merusak kekayaan alam bumi Dayak Kalimantan. "Dan dijadikan pundi-pundi kekayaan oleh para elit," ungkap narator.

Narator menyimpulkan, terhadap perseteruan yang terjadi antar keduanya yakni satu hal yang pasti peradaban jaman akan terus berubah.

BACA JUGA:HOT INFO! Emosi IKN Disenggol, Polisikan Rocky Gerung, Panglima Dayak: Pengganggu akan Dihukum Adat

"Dan yang tidak benar adalah suku Dayak diadu domba, oleh kepentingan-kepentingan orang-orang yang menunggangi IKN," tukas narator.

Dari sumber lain juga menyebutkan, dalam beberapa kesempatan Panglima Pajaji bersikeras menentang Panglima Jilah yang telah mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik soal IKN.

Sikap Panglima Jilah itu dianggap Panglima Pajaji telah melanggar hak demokrasi seseorang dalam berbangsa dan bernegara.

Sumber: