Gepeng di Palembang tak Kapok Sering Dirazia, ini Penyebabnya
Ilustrasi. foto: dok sumeks.co--
PALEMBANG, SUMEKS.CO - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PALEMBANG, M Ichsanul Akmal mengungkapkan penyebab maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng), pengamen, badut jalanan, dan pengemis lainnya di kota tersebut.
Menurut Ichsanul, ada tiga faktor yang menjadikan Gepeng pengamen, badut jalanan, di Palembang semakin marak.
Dia menjelaskan, faktor pertama yakni kemauan gepeng, pengamen, badut jalanan, dan pengemis untuk berubah tidak ada sehingga menjadi kebiasaan buruk.
"Kita ini sudah melakukan razia atau penertiban secara rutin setiap hari dengan menurunkan 2 armada atau 18 petugas di dalamnya. Mereka kita amankan bawa ke kantor untuk diberi pembinaan atau edukasi. Bahkan, baju badut atau alat ngamen mereka kita sita, bisa dilihat di Kantor Dinsos ada sekitar 100 baju badut yang disita. Setelah ditertibkan mereka malah mengulangi lagi," kata Ichsanul, Jumat 10 Maret 2023.
BACA JUGA:Viral Pengemis Nyawer Biduan, Duitnya Banyak dan Sudah Daftar Haji
Ichsanul menuturkan, faktor kedua merupakan faktor terpenting dari jawaban faktor pertama, yakni mengapa mereka mengulangi pekerjaan tersebut setelah dilakukan penertiban. Ini karena mereka mendapat simpati atau belas kasihan dari masyarakat.
"Mereka dibiasakan dikasih atau dalam arti dimanjakan oleh masyarakat. Faktor kedua ini penting karena kita sebagai masyarakat juga salah, yang selama ini suka memberi sehingga mereka terus-menerus seperti itu. Coba seandainya tidak kita kasih saat mereka mengemis, maka mereka akan memilih jalan kain. Kebanyakan juga dari mereka setelah diperiksa masih mampu fisiknya, sebagian besar memiliki rumah dan keluarga," tuturnya.
Kendati demikian Ichsanul menyebutkan faktor ketiga yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang belum mempunyai rumah singgah atau rumah bina.
"Jadi ini juga faktor belum memaksimalkan untuk memberdayakan mereka. Kalau mereka sudah ditertibkan optimalnya adalah dimasukan ke rumah singgah untuk mereka hidup dan belajar bekerja dari sana, yang ada milik Pemprov Sumsel. Jadi yang memang mereka mau dibina akan dimasukan kesana, tapi jumlahnya juga terbatas tidak bisa seluruhnya," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: