Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Dialog Publik Empat Lembaga Negara

PALEMBANG, SUMEKS.CO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Ilham Djaya mengikuti Dialog Publik antara Empat Lembaga Negara Republik Indonesia, bertempat di Polda Sumatera Selatan, Rabu 1 Maret 2023.

Empat lembaga negara tersebut antara lain Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

Adapun tema yang diusung dalam dialog publik tersebut yaitu Optimalisasi Peran BNN, KPK, BNPT, dan LPSK Dalam Kompleksitas Penanganan Permasalahan Narkoba, Terorisme dan Korupsi.

Hadir langsung Kepala BNN RI Petrus Reinhard Golose, Ketua KPK RI Firli Bahuri, Kepala BNPT RI Komjen Pol Boy Rafli Amar, Kepala LPSK RI Hasto Atmojo Suroyo sebagai pembicara dialog publik tersebut.

BACA JUGA:BPS Ungkap Penyebab Inflasi di Sumsel

Hadir juga Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru selaku Pimpinan wilayah, Kapolda Sumsel Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo, Ketua DPRD Sumsel R.A Anita Noeringhati, serta para Forkopimda, Pimpinan Instansi Vertikal dan Organisasi Masyarakat.

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dalam sambutannya berharap kegiatan ini menghasilkan pembahasan yang bermanfaat, serta dapat optimalisasi peran empat lembaga tersebut dalam kompleksitas penanganan permasalahan narkoba, terorisme, dan korupsi serta perlindungan saksi dan korban.

Secara berturut-turut, empat lembaga negara tersebut memaparkan materinya, diawali Kepala BNN Dr. Petrus Reinhard Golose.

“Narkotika itu daya rusaknya lebih dari korupsi dan terorisme. Jaringannya Internasional, tidak ada wilayah dan tempat yang tidak dimasuki Narkotika. Maka kita harus membekali diri agar terhindar dari bahaya tersebut," ujarnya.

BACA JUGA:Sebelum Dieksekusi Sul Balur Dipancing Keluar Ketika Lampu Tiba-tiba Padam, Masa Lalu Korban 15 Tahun Diungkap

Melanjutkan dialog Publik, Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri menyampaikan bahwa kehadiran di dialogi ini karena kita semua memiliki tujuan dan permasalahan yang sama.

"Tujuan kita sesuai amanat dalam UUD 1945, bahwa salah satu permasalahan bangsa ini adalah bencana Narkotika, Terorisme Radikalisme dan Korupsi. Saya yakin jika kita bekerja sama, maka kedepannya peradaban kita akan bebas dari korupsi,” pungkas Firli.

Selanjutnya Kepala BNPT yang menegaskan bahwa teroris tidak ada kaitan apapun dengan agama manapun, hanya saja mereka sering memanfaatkan narasi agama dan membenarkan terorisme seolah ajaran agama.

Lalu, Kepala LPSK Drs. Hasto Atmojo Suroyo menyampaikan Perlindungan Saksi dan Korban harus dilakukan oleh LPSK. Keberadaan LPSK memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan penanganan hak asasi manusia guna pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi, pelaku serta pelapor. 

Sumber: