Lulusan Sarjana Hukum Wajib Gembira, Seleksi CPNS 2023 Ada Prioritas untuk Jaksa dan Hakim, Baca Sampai Habis

Lulusan Sarjana Hukum Wajib Gembira, Seleksi CPNS 2023 Ada Prioritas untuk Jaksa dan Hakim, Baca Sampai Habis

Seleksi CPNS prioritas CPNS 2023 untuk calon jaksa dan hakim. foto: jpg/sumeks.co.--

JAKARTA, SUMEKS.CO - Lulusan sarjana hukum pasti gembira mendengar kabar ini. Formasi yang dibuka untuk memenuhi kebutuhan CPNS 2023 untuk calon jaksa dan hakim.

Info ini langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Dia mengungkapkan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 diprioritaskan untuk profesi tertentu.

Abdullah Azwar Anas menyebut formasi yang dibuka untuk memenuhi kebutuhan jaksa, hakim.

BACA JUGA:Pemerintah Pastikan Rekrutmen CPNS dan PPPK 2023, MenPAN-RB Ungkap 4 Kebijakan

Juga dosen serta tenaga teknis tertentu lainnya. Termasuk talenta digital.

Tenaga teknis tertentu lainnya, termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 45/2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Itu Disampaikan Anas dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 Desember 2022.

Sementara itu, untuk calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.

BACA JUGA:Pemerintah Pastikan Rekrutmen CPNS dan PPPK 2023, MenPAN-RB Ungkap 4 Kebijakan

Anas pun meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.

"Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN," jelasnya.

Anas menambahkan rekrutmen CASN 2023 juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.

"Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan kajian terkait penataan dan pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua Barat serta DOB Papua," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: