Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Dipimpin Mendagri

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Subdit l Industri perdaganggan dan asuransi (lndagsi) Ditreskrimsus Polda Sumsel menghadiri rapat pengedalian inflasi di Sumatera Selatan, Senin 28 November 2022.

Hadir langsung Kasubdit l lndagsi AKBP Hadi Syaefudin di Pemprov Sumsel dipimpin oleh mendagri Tito Karnavian secara virtual di hadiri berbagai stake holder seperti dinas terkait, Pertamina, BPS, Kodam, Bulog serta satgas pangan dari ditreskrimsus Polda Sumsel.

Rapat dibuka mendagri Tito Karnavian dilanjukan dengan beberapa paparan dan istansi terkait tentang inflasi daerah minggu ke 4 November 2022 yang menunjukan pertumbuhan ekonomi nasional bergerak positif 5.72 persen. 

Hasil yang posiitif merupakan kombinasi kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah hingga pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik dan tergolong tinggi. 

BACA JUGA:Satgas Pangan Polda Sumsel Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

Selanjutnya, beberapa instansi mengadakan paparan di antaranya BPS tentang Indikator Perkembangan harga minggu ke-4 Bulan November 2022 kemudian paparan dari babel.

Melaksanakan secara rutin pengecekan ketersediaan bahan pangan langsung di lapan teman inflasi terenda sedangkan dari Jambi inflasi tertinggi.

Paparan juga di lakukan menteri perdagangan, Zulkfili Hasan, yang memberikan apresiasi kepada mendagri dalam pengendalian infalsi nasional dampak dari zoom vitual kepada seluruh kepala daerah sehingga dapat mencari solusi mengendalikan inflasi.

Dalam paparan badan pangan nasional menjelaskan perkembangan harga 12 komoditas sebaran inflasi bulan Agustus-Oktober 2022 antisifasi kenaikan harga harga kebutuhan jelang natal dan tahun baru mengatasi kendala distribusi.

BACA JUGA:Alami Kenaikan Inflasi di September, Pemprov Sumsel Optimis Kendalikan Lewat Operasi Pasar

Kesimpulan diminta distribusi pangan jelang Natal dan Tahun Baru 2023 lancar tidak terjadi kelangkaa serta kenaikan harga inflasi tetap baik waspada terhadap curah hujan tinggi dan bencana alam.

Diminta juga oleh pemerintah pusat agar kepala daerah mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tepat guna dan sasaran.(*)

Sumber: