Berang, Komisi IX Ancam Potong Anggaran Mitra Kerja

PALEMBANG, SUMEKS.CO – Komisi IX DPR RI soroti kinerja BPJS Kesehatan Provinsi Sumsel, yang dinilai kurang efektif dalam mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat karena banyaknya keluhan terhadap pelayanan yang diberikan.

Pertemuan Komisi IX DPR RI dalam rangka masa persidangan I sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumsel digelar di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Rabu 12 Oktober 2022.

Irma Suryani, anggota Komisi IX DPR RI mengungkapkan, banyak masukan yang diberikan kepada BPJS di Provinsi Sumsel. Khususnya, mengenai tarif biaya dan fasilitas masyarakat selama menjalani pelayanan di rumah sakit.

BACA JUGA:Dekatkan Pelayanan, BPJS Kesehatan Hadirkan MCS di Lingkungan Yonzipur Prabumulih

“Tadi ada beberapa masukan kepada BPJS kesehatan mengenai tarif dan sebagainya,” ungkap Irma saat dikonfirmasi usai rapat.

Selain itu, Irma Suryani mengatakan, dibutuhkan ketegasan dari Kementerian Kesehatan dan BPJS kesehatan agar pasien yang telah ikut dalam program tersebut tidak dipulangkan sebelum sembuh total. Irma menilai, hal tersebut sangat sering terjadi kepada masyarakat.

“Itu tidak boleh terjadi karena melanggar undang-undang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Irma mengimbau agar seluruh mitra kerja pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Jika di kemudian hari mitra kerja tersebut tetap melanggar, Komisi IX DPR RI akan memberikan sanksi berupa pemotongan anggaran.

BACA JUGA:25.979 Peserta BPJS Kesehatan di Musi Rawas Nunggak

“Tentu akan diberi sanksi berupa pemotongan anggaran,” ucapnya.

Lanjutnya, mengenai tenaga kerja asing di Sumsel harus sesuai retribusi yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini, Dinas Ketenagakerjaan dan pengawas tenaga kerja harus turun langsung untuk mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan wewenang.

“Sudah saya ingatkan Kementerian Ketenagakerjaan agar tidak kongkalikong dengan pengawas yang di bawahnya,” tandasnya.

Sumber: