Ratusan Emak-Emak Geruduk Kantor Gubernur

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Ratusan emak-emak geruduk Kantor Gubernur Sumsel, Kamis 22 September 2022. Kedatangan ratusan emak-emak ini menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan segera mengalokasikan serta menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.

Puluhan personel kepolisian dan Satpol PP Palembang dari pagi berjaga di halaman Pemprov Sumsel. Tak hanya itu, beberapa mobil barakuda Brimob Polda Sumsel juga turut diterjunkan.

Lantas, apakah gerangan personel kepolisian ini berjaga di Kantor Gubernur Sumsel? Ya, mereka mengawal aksi yang dilakukan emak-emak se-Kota Palembang untuk menolak kenaikan harga BBM dan meminta Pemprov Sumsel segera mencairkan bantuan kepada masyarakat.

BACA JUGA:Kenaikan BBM, Pemkab Muba Akan Kucurkan Rp15 Miliar Lebih untuk Tangani Dampak Inflasi

"Sejak naiknya harga BBM, kami emak-emak kesulitan khususnya untuk kebutuhan sehari-hari," ungkap salah satu perwakilan emak-emak saat menyuarakan aksinya di atas mobil bak terbuka.

Sementara, koordinator lapangan, Charma mengungkapkan, aksi massa ini didasari kekhawatiran kaum emak-emak se-Sumsel terhadap kenaikan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM sangat berdampak kepada emak-emak yang mengatur urusan kebutuhan di dapur.

"Jelas ini sangat berdampak, karena mereka secara tidak langsung dibebani dengan persoalan ini," jelasnya.

Selain itu, Charma mengatakan, rombongan emak-emak ini juga menuntut Gubernur Sumsel H Herman Deru, agar segera mencairkan dana yang dikhususkan kepada masyarakat dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

BACA JUGA:Demi BLT BBM Rp500 Ribu, Puluhan Ribu Warga Ogan Ilir Berdesakan di Kantor Pos

"Sudah dijelaskan pemerintah bahwa ada 2 persen dari dana DAU dan DBH untuk masyarakat," bebernya.

Kendati demikian, dana tersebut belum juga tersalurkan kepada masyarakat. Hanya beberapa bantuan sosial saja yang tersalurkan. Itu pun, bantuan sosial BLT BBM. Sedangkan, bantuan yang diinstruksikan oleh pemerintah kepada Pemprov belum terealisasi.

"Sampai sekarang masyarakat belum menerima bantuan DAU dan DBH itu," katanya.

Sementara itu, Asisten I Pemprov Sumsel, Edward Chandra menuturkan, seluruh aspirasi nantinya ditampung Pemprov Sumsel untuk diajukan ke pemerintah pusat.

"Kita akan tampung seluruh aspirasi dari masyarakat," ungkapnya.

Sumber: