BBM Naik, PKS Anggap Kado Pahit Akhir Tahun

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Komisi V DPRD Sumsel Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), menganggap, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kado akhir tahun yang sangat pahit bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPRD Sumsel Fraksi Partai PKS, H Askweni, didampingi Wakil Ketua, Mgs Syaiful Padli saat memberikan press conference kepada awak media, di ruang Fraksi PKS Kantor DPRD Sumsel, Jumat 9 September 2022.

"Menurut kami Fraksi Partai PKS, ini merupakan kado akhir tahun yang sangat pahit bagi masyarakat," ungkap Askweni.

Menurutnya, reaksi masyarakat di lapangan termasuk demo mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM, menandakan suatu sinyal bahwa ada sesuatu yang kurang baik untuk masyarakat.

BACA JUGA:Mahasiswa Palembang Tolak Kenaikan BBM

"Kita sudah merasakan mahasiswa yang melakukan demo. Artinya ada yang kurang baik atas kebijakan yang diberikan kepada masyarakat," katanya.

Lebih lanjut Askweni mengatakan, dengan naiknya BBM ini dikhawatirkan akan berdampak kepada semua pelaku ekonomi. Baik di sektor formal maupun informal. Bahkan, yang dikhawatirkan adalah harga semua kebutuhan semuanya naik.

"Ya, jelas ini akan menjadi kekhawatiran bagi kita semua," bebernya.

Untuk itu sambung Askweni, kebijakan ini justru bertentangan dengan motto pemerintah yakni pulih lebih cepat bangkit lebih kuat. Dia menilai, jika memang ingin menaikkan seharusnya ditunda sampai Desember. Karena ekonomi baru ingin pulih pasca pandemi COVID-19.

"Kalau mau menaikkan ya paling tidak ditunda hingga di akhir tahun," imbuhnya.

BACA JUGA:Dampak Harga BBM Naik, Ongkos Angkot di Palembang Ikut Naik

Sementara, Wakil Ketua Komisi V, Mgs Syaiful Padli menambahkan, dengan adanya rencana kenaikan harga BBM ini, dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat menurun dan berpengaruh terhadap perekonomian.

"Kita baru saja pulih dari Pandemi COVID-19, sangat disayangkan jika masyakat harus dibebankan dengan naiknya harga BBM," ujar Syaiful.

Untuk itu, dia meminta agar rencana pemerintah ini dapat menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Sumsel untuk menyuarakan penolakan. Hal ini sambung Syaiful, dengan adanya kebijakan menaikkan BBM sangatlah mencederai rasa keadilan bagi rakyat.

Sumber: