Politisi PKS ini Tegas Tolak Kenaikan BBM

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syaiful Padli lantang menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite, solar, dan pertamax.

Hal ini diungkapkannya saat menyampaikan interupsi kepada pimpinan rapat dalam hal ini Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati dan di hadapan Gubernur Sumsel H Herman Deru, pada rapat paripurna ke-54 dan 55, di DPRD Sumsel, Rabu 31 Agustus 2022.

"Kita baru saja bangkit dari pandemi, dan belum terlalu kuat untuk bangkit, maka dari itu paling tidak kita menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM ini," kata Syaiful Padli.

BACA JUGA:Dewan Minta Kaji Ulang Rencana Kenaikan BBM Bersubdisi

Menurutnya, dengan adanya rencana kenaikan harga BBM ini, dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat menurun dan berpengaruh terhadap perekonomian. Untuk itu, dia meminta agar rencana pemerintah ini dapat menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Sumsel untuk menyuarakan penolakan.

"Kita semua dipilih oleh rakyat. Jika kita tidak berjuang untuk rakyat, saya khawatir akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti terkait permasalahan ini," cetus Syaiful Padli.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, pihaknya bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel segera menggelar rapat pada siang ini bersama pihak terkait.

"Segera kita rapatkan, karena jelas ini menjadi perhatian khusus bagi kita semua," ungkap Deru.

Diketahui, berbagai isu di media sosial, disparitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) rencananya akan resmi diberlakukan per 1 September.

BACA JUGA:Mobil Keluaran Mulai 2018 Seharusnya Diisi BBM Pertamax Turbo

Pemerintah berencana menaikkan harga  Pertalite menjadi Rp 10 ribu/liter dari yang awalnya Rp7.650/liter. Lalu, harga Pertamax akan menjadi Rp16 ribu/liter dari yang awalnya Rp12.500/liter. Kemudian, Solar naik Rp7.200/liter dari sebelumnya Rp5.150/liter.

Hal ini disebabkan, pemerintah seperti tak ada pilihan karena harga minyak mentah dunia tembus ke level 100 Dolar Amerika Serikat per barel. Hal itu membuat selisih harga pertalite dan solar bersubsidi dengan harga keekonomian semakin jauh. Kendati demikian, hal ini masih menunggu kepastian dari pemerintah karena masih dalam pembahasan. 

Sumber: