Wacana Kenaikan BBM Memberatkan Masyarakat, Berimbas Kenaikan Sembako

KAYUAGUNG, SUMEKS.CO - Wacana kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat masyarakat resah. 

Saat ini di semua SPBU telah terjadi antrian panjang kendaraan untuk mengisi BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite. 

Menanggapi wacana tersebut, salah satu anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Jauhari menegaskan, bakal adanya kenaikan BBM, meskipun belum tahu waktunya. 

Pihaknya sebagai anggota dewan di Kabupaten OKI sangat menolak kebijakan tersebut. 

BACA JUGA:Kenaikan Harga Telur Merata, di Pasar Kayuagung, OKI Tembus Rp29.000 Per Kilogram

"Jelas Kita menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Alasannya  jelas-jelas akan memberatkan masyarakat banyak," ungkap Jauhari, saat dibincangi, SUMEKS.CO, Selasa, 30 Agustus 2022.

Dijelaskan Jauhari, apabila kenaikan BBM terjadi dalam waktu dekat ini, masyarakat banyak pastinya yang sangat diberatkan yakni terutama kaum bawah. 

Selain itu nantinya apabila pemerintah benar-benar menaikan harga BBM jelas juga berdampak kepada semua masyarakat berbagai kalangan. 

"Lalu, biasanya apabila harga BBM sudah naik pasti harga sembako juga naik. Sekarang ini saja harga sembako sudah naik dan masyarakat sudah mengeluh," terang dia di Komisi III DPRD OKI. 

BACA JUGA:Kini Kota Kayuagung, OKI Makin Cantik, Trotoar Dipasang Bolar-Bolar

Sementara itu anggota DPRD Kabupaten OKI, I Made Idrawan mengatakan, pemerintah yang berencana akan menaikan BBM membuat resah masyarakat banyak. Apalagi sekarang ini belum naik BBM saja antrian panjang sudah terjadi di semua SPBU baik di Kota maupun daerah. 

"Sebenarnya pemerintah itu tidak mau menaikkan harga BBM tetapi karena perkembangan politik global sekarang ini perang Ukraina sehingga berpengaruh harga minyak mentah dunia," ujarnya.

Lanjut I Made indrawan, apabila harga BBM tidak dinaikkan maka juga berpengaruh dengan APBN juga, sehingga berpengaruh ke yang lain juga. 

"Nantinya kan pemerintah bisa memproses bagaimana skema agar BBM bersubsidi bisa tepat sasaran," kata dia. 

Sumber: