Jabatan Inspektur Tambang Didongkel

Jabatan Inspektur Tambang Didongkel

Warga mendesak Inspektur Tambang Sumsel diganti, Senin (1/8). Foto: edy handoko sumeks.co--

SUMEKS.CO, PALEMBANG - Puluhan masyarakat dari berbagai aliansi di Sumsel menggeruduk kantor Gubernur Senin (1/8). Kedatangan mereka meminta Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk mengganti Koordinator Inspektur Tambang Penempatan Sumsel, Oktarina Anggereyni yang dianggap lalai dalam membina dan mengawasi aktivitas pertambangan di Sumsel.

Kordinator aksi Kevin mengungkapkan, di masa kepemimpinan Oktarina Anggereyni membawahi ispektur tambang sejak beberapa waktu belakang, terjadi sejumlah kerusakan lingkungan dan kecelakaan dalam aktivitas pertambangan di Sumsel, yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat. 

"Oleh sebab itu kami mendesak Gubernur Herman Deru, melalui Dinas ESDM untuk menyurati Kementerian agar mengevaluasi kinerja seluruh inspektur tambang penempatan Sumsel, sekaligus mengganti Koordinator Inspektur Tambang yang tidak kompeten," tegas Kevin. 

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa Direktur Teknik dan Lingkungan Dirjen Minerba selaku Kepala Inspektur Tambang (KaIT) se-Indonesia Sunindyo Suryo Herdadi, tidak pernah memiliki pengalaman sebagai Inspektur Tambang. Menurutnya, penunjukkan orang yang tidak kompeten mengakibatkan kelalaian dan lemahnya pembinaan dan pengawasan pertambangan khususnya di Sumsel.

"Hal inilah yang menurut kami menjadi permasalahan dalam aktivitas pertambangan di Sumsel," timpalnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel Hendriansyah mengatakan selama ini kewenangan pembinaan dan pengawasan dalam aktivitas pertambangan sepenuhnya berada di tingkat pusat. Karena itu, dia akan berkoordinasi dan kembali menyurati Kementerian ESDM.

"Polanya seperti apa nanti akan kami sampaikan, semoga pusat akan memahami," ungkapnya. 

Dikatakannya, Pemprov Sumsel sebelumnya sudah menyurati Kementerian ESDM terkait hal serupa yakni, pendelegasian kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan tambang batu bara pada 2020 lalu. Kendati, sampai saat ini belum mendapat respons.

"Sebelumnya sudah kita surati. Secepatnya bakal kita koordinasikan kembali," pungkasnya. (edy)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: