Diberitakan Selewengkan Dana, ini Klarifikasi Petinggi ACT

Diberitakan Selewengkan Dana, ini Klarifikasi Petinggi ACT

Ibnu Khajar (kanan) memberikan keterangan pers, Senin (4/7). foto: fransiscus adryanto pratama jpnn.com--

SUMEKS.CO, JAKARTA - Adanya pemberitaan penyelewengan dana kemanusiaan yang dihimpun Aksi Cepat Tanggap (ACT), langsung diklarifikasi petinggi lembaga tersebut. 

Tagar seperti "aksi cepat tilep" dan "jangan percaya ACT" bermunculan di media pascapemberitaan. Permintaan maaf itu disampaikan oleh President ACT Ibnu Khajar dalam jumpa pers di Kantor ACT, Cilandak Timur, Jakarta Selatan pada Senin (4/7) sore.

Ibnu Khajar menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kehebohan di media sosial buntut adanya pemberitaan penyelewangan dana itu. "Permohonan maaf yang luar biasa sebesar-besarnya kepada masyarakat, mungkin masyarakat kurang nyaman terhadap pemberitaan," kata Ibnu, Senin (4/7). Ibnu menjelaskan bahwa ACT lembaga kemanusiaan yang memiliki izin dari Kementerian Sosial bukan amil zakat.

ACT, kata dia, telah berkiprah di 47 lebih negara dan mendistribusikan bantuan ke banyak negara. "ACT menjadi penyalur bantuan kebaikan. Sebagai lembaga kemanusian yang dipercayai masyarakat melalui program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan emergensi," ujar Ibnu.

Ibnu juga mengungkap perihal kondisi keuangan ACT. Ibnu memastikan kondisi keuangan lembaga itu dalam kondisi baik-baik saja.

Ibnu juga mengklaim lembaga itu tiap tahun melakukan audit, bahkan pada 2020 mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Mungkin dalam berita, lembaga ini linglung. Lembaga ini baik-baik saja dan secara keuangan konsisten sejak 2005, setiap tahun lembaga disiplin melakukan audit dan sampai 2020 dapat predikat WTP," ujar Ibnu.

Ibnu mengaku laporan keuangan lembaga itu teraudit sejak 2005-2020. "Sudah dipublis di web, sebagai bentuk transparansi," ujar Ibnu.

Di sisi lain, SDM lembaga itu dianggap baik-baik saja. Kendati demikian, saat pandemi COVID-19, lanjut dia, lembaga itu juga terkena imbasnya. Terbukti, dari 1.668 orang karyawan pada 2021, saat ini hanya berjumlah 1.128.

"Ada pengurangan, kami harap untuk meningkatkan produktivitas kerja dan optimalisasi karyawan, sehingga bisa berjalan baik ke depan," kata Ibnu. (cr3/dom/jpnn)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: