Kejagung Periksa Saksi Pihak Swasta Soal Kasus Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa Saksi Pihak Swasta Soal Kasus Satelit di Kemenhan

JAKARTA Dugaan kasus korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan Kemhan terus dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung Kejagung Direktur Penyidikan pada JAMPidsus Kejagung Supardi menerangkan pihaknya pada Selasa ini 18 1 memeriksa sejumlah pihak terkait dugaan kasus korupsi tersebut Tadi ada pemeriksaan beberapa dari pihak swasta dua orang ujar Supardi di Kantor Kejagung di Kebayoran Baru Jakarta Selatan Selasa 18 1 Kejagung kata Supardi sudah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak sejak Senin kemarin 17 1 Ini kan kemarin baru running imbuhnya Namun Supardi sejauh ini belum bisa menyampaikan peranan dari para saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan satelit di Kemenhan Tidak kita sampaikan spesifik Intinya kita coba menggali yag dia dengar yang dia alami tentang proses penyewaan avatis dan pengadaan satelit yang navayo demikian Supardi Dugaan pelanggaran hukum mengenai proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kemenhan mulanya disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD pada Jumat 14 1 Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum APH untuk mengusut tuntas pengadaan satelit orbit 123 Bujur Timur yang berlangsung di Kemenhan Mahfud MD menjelaskan pemerintah memang sudah beberapa kali membahas kasus satelit Kemhan tersebut dalam rapat Termasuk mendiskusikan bersama Menteri Pertahanan Menkominfo Menteri Keuangan Panglima TNI dan Jaksa Agung Dikatakan dia negara mengalami kerugian sekira Rp 800 miliar akibat kasus tersebut Kerugian itu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Satelit untuk Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur yang terjadi sejak 2015 Maka dari itu pemerintah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Hasil audit tujuan tertentu ATT atas dugaan pelanggaran hukum pada proyek tersebut Hasil dari ATT yang dilakukan BPKP kemudian disampaikan kepada Kejagung yang berwenang memeriksa dugaan pelanggaran hukum proyek pada tahun 2015 tersebut rmol id

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: