Realisasi Belanja Negara di Sumsel Sebesar Rp7,6 Triliun

SUMEKS CO PALEMBANG Dampak langsung konflik geopolitik Rusia Ukraina bagi perekonomian Sumatera Selatan sendiri relatif kecil Share terhadap total ekspor ke Rusia hanya sebesar 4 Komoditas utamanya adalah karet dan barang dari karet Sementara komoditas utama impor dari negara itu adalah pupuk dengan share terhadap total impor sebesar 13 Kepala Kanwil DJBC Sumbagtim Sugeng Apriyanto mengungkapkan APBN terus berperan melindungi masyarakat dan menjaga pemulihan ekonomi Instrumen kebijakan fiskal ini disiapkan mengantisipasi kenaikan harga berbagai komoditas dan menjaga daya beli masyarakat Sedangkan dengan Ukraina tidak ada kegiatan ekspor dari periode Januari sampai dengan Maret 2022 ini Kegiatan impor terjadi pada September dan Desember tahun lalu yaitu pada komoditas instrumen optik fotografi dan medis serta mesin dan perlengkapan eletrik serta bagiannya Total nilai hanya sebesar USD0 29 juta ungkapnya via zoom meeting Jumat 22 4 Dikatakannya kinerja penyaluran program perlindungan sosial seperti kartu sembako PKH BLT Desa Bantuan Tunai PKL Warung dan Nelayan dan Kartu Pra Kerja terus diakselerasi Realisasi belanja negara di Sumatera Selatan sampai dengan 31 Maret sebesar Rp7 6 triliun atau 18 92 dari pagu Tumbuh turun 17 01 dari tahun lalu YoY bebernya Belanja ini sambungnya terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2 18 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa TKDD sebesar Rp5 44 triliun Dari sisi penerimaan pendapatan negara terealisasi sebesar Rp3 38 triliun Atau mencapai 22 79 dari target yang ditetapkan Jumlah ini naik 23 31 dari tahun 2021 lalu YoY Pendapatan ini meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp3 38 triliun dan pendapatan negara bukan pajak PNBP sebesar Rp622 28 milyar jelasnya Lanjutnya pajak penghasilan PPh memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 45 49 dari total pendapatan Sementara perubahan tarif pajak pertambahan nilai PPN sebesar 11 seperti diatur dalam UndangUndang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 Terkait penyesuian tarif ini pemerintah telah menerbitkan 14 Peraturan Menteri Keuangan Pada prinsipnya PPN adalah bagian dari semangat gotong royong seluruh warga negara Indonesia katanya Perubahan tarif PPN ini dibarengi dengan penurunan tarif PPh Orang Pribadi atas penghasilan sampai dengan Rp60 juta dari 15 menjadi 5 pembebasan pajak bagi pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta pemberian fasilitas PPN final dengan tarif yang lebih rendah yaitu 1 2 atau 3 dan mempercepat layanan restitusi PPN sampai dengan Rp5 milyar Sampai saat ini baik dari sisi belanja maupun penerimaan APBN terus bekerja keras Berperan sebagai shock absorber yang meredam semua gejolak yang terjadi Terutama untuk menjaga pemulihan ekonomi tandasnya ril edy

Sumber: