Polda Sumsel Jadi Lokasi Riset Nasional Puslitbang Polri Bahas Tipikor dan MBG
Riset nasional digelar di Polda Sumsel bahas penguatan tipikor dan dukungan MBG menuju Indonesia Emas 2045.--
Polda Sumsel Jadi Lokasi Riset Nasional Puslitbang Polri Bahas Tipikor dan MBG
Palembang, SUMEKS.CO- Polda Sumatera Selatan menjadi salah satu lokasi penelitian strategis Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan nasional berbasis riset.
Kegiatan yang digelar pada Senin (2 Maret 2026) ini menyoroti dua isu utama, yakni optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di daerah serta peran Polri dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penelitian berlangsung di Ruang Deviacita Ditreskrimsus Polda Sumsel dan Aula Wira Satya Polrestabes Palembang. Kegiatan ini melibatkan jajaran Ditreskrimsus, Polrestabes Palembang, Polres Banyuasin, Polres Musi Banyuasin, serta unsur Ro SDM, Ro Log, dan Ditbinmas.
Dir Reskrimsus Polda Sumsel, Kombes Pol Doni Satrya Sembiring, memimpin langsung jalannya diskusi dan pemaparan materi.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan terhadap penelitian menjadi bagian dari komitmen institusi dalam memperkuat profesionalisme dan kualitas penegakan hukum.
“Kami ingin hasil kajian ini benar-benar merepresentasikan kondisi di lapangan. Rekomendasi yang dihasilkan harus realistis dan bisa diterapkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi di wilayah,” ujarnya.
BACA JUGA:Kapolda Sumsel Turun Langsung Bersihkan Jalur Mudik, Integrasikan Lingkungan dan Kamtibmas
Fokus Penguatan Tipikor di Daerah
Tim Puslitbang Polri yang dipimpin Kombes Pol Yudi Chandra E. mengangkat tema optimalisasi fungsi pemberantasan tipikor di tingkat kewilayahan.
Kajian tersebut mencakup evaluasi sumber daya manusia, pola pikir personel, hingga struktur organisasi penanganan perkara korupsi.
Dalam paparannya, Kombes Pol Doni membeberkan kondisi Subdit Tipikor Polda Sumsel, termasuk tantangan operasional dan kebutuhan penguatan kapasitas.
Data dan temuan tersebut menjadi bahan empiris untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika penegakan hukum di daerah.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
