Ratu Dewa Tekankan Data Akurat, Kunci Pembangunan Palembang Tepat Sasaran

Penyelenggaraan SDI juga berkaitan dengan evaluasi nasional melalui Indeks Satu Data Indonesia yang dilaksanakan Bappenas. Hasil evaluasi tersebut turut mendukung penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data, termasuk keterkaitannya dengan penilaian statistik sektoral, pemerintahan digital, dan informasi geospasial.

Selain implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, penguatan landasan hukum Satu Data Indonesia melalui pembentukan undang-undang juga menjadi perhatian. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab setiap pihak sekaligus meningkatkan keterhubungan data tanpa mengambil alih kewenangan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

BACA JUGA:Ratu Dewa Ikuti Pengukuhan Pengurus KDEKS Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Tahun 2026

BACA JUGA:TOK! Perubahan APBD 2026 Disetujui, Ratu Dewa: Targetkan Percepatan Pembangunan

Data Berkualitas untuk Pelayanan Publik

Ratu Dewa berharap Forum Satu Data Indonesia Kota Palembang tidak berhenti pada penyepakatan daftar data, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola data yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Menurutnya, data yang valid harus mampu membantu pemerintah memahami kondisi riil masyarakat sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih tepat, program pembangunan lebih terarah, dan pelayanan publik semakin efektif.

Dengan demikian, implementasi Satu Data Indonesia di Kota Palembang tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi indikator evaluasi nasional, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui semangat "Data Benar, Layanan Lebih Tepat", Pemkot Palembang mendorong seluruh perangkat daerah menjadikan data sebagai dasar utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: