Koordinasi Pemkab PALI dan Kemenkum Sumsel Perkuat Implementasi Reformasi Hukum Daerah

Palembang, sumeks.co-  Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menerima kunjungan koordinasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terkait monitoring dan tindak lanjut hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025.

Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Bidang Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel pada Selasa 02 Desember 2025  pukul 11.00 WIB.

Hadir mewakili Pemerintah Kabupaten PALI yaitu Dimar Febriadi S., S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama), Rhami Rezki Yulianti, S.H, dan tim pendukung.

Rombongan diterima langsung oleh Koordinator BSK Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Phuput Mayasari.

Dalam forum koordinasi tersebut, dilakukan pembahasan komprehensif mengenai hasil penilaian IRH 2025 yang telah dirilis sebelumnya.

Diskusi mencakup proses klarifikasi data, analisis indikator yang belum optimal, serta identifikasi aspek-aspek yang membutuhkan penguatan.

BACA JUGA:Penguatan Regulasi Daerah, Kanwil Kemenkum Sumsel Bahas Lima Raperbup Musi Banyuasin

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Dukung UMKM Palembang dengan Fasilitasi Pendaftaran 18 Merek

Pihak Pemerintah Kabupaten PALI juga menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi secara bertahap demi peningkatan nilai dan kualitas pelaksanaan reformasi hukum di daerah.

Pertemuan ini menjadi landasan penyusunan rencana kerja percepatan tindak lanjut IRH untuk tahun mendatang, dengan fokus utama pada:

peningkatan kualitas regulasi daerah,

penguatan peran perangkat daerah dalam agenda reformasi hukum, serta

optimalisasi layanan berbasis regulasi yang responsif, efisien, dan akuntabel.

Melalui koordinasi yang berlangsung dinamis dan konstruktif ini, Pemerintah Kabupaten PALI diharapkan mampu meningkatkan capaian nilai Indeks Reformasi Hukum sekaligus memperkuat implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkeadilan.

Sumber: