Berdalih Pengadaan Smartboard Inisiasi Pj Bupati Henky Putrawan, Edison Minta Dibebaskan dari Dakwaan KPK
Berdalih Pengadaan Smartboard Inisiasi Pj Bupati Henky Putrawan, Edison Minta Dibebaskan dari Dakwaan KPK--Fdl
SUMEKS.CO,- Terdakwa Edison dalam perkara dugaan korupsi suap pengadaan Chromebook dan smartboard di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim, mulai melancarkan perlawanan terhadap dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Melalui tim penasihat hukumnya, Bupati Muara Enim nonaktif Edison meminta majelis hakim membatalkan dakwaan jaksa KPK sekaligus memerintahkan dirinya segera dibebaskan dari tahanan.
Dalam nota perlawanan atau eksepsi yang dibacakan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Rabu 4 November 2026, tim advokat Edison menilai surat dakwaan jaksa KPK tidak disusun secara jelas, kabur, dan tidak lengkap.
Salah satu poin keberatan yang disampaikan yakni, dakwaan penuntut umum dinilai tidak menguraikan secara terperinci perbuatan maupun peran konkret Edison dalam perkara tersebut.
BACA JUGA:Sidang Suap Pengkondisian Opini WTP Muara Enim, Perlawanan Edison Kembali Seret Nama Henky Putrawan
BACA JUGA:Susul Edison, Titin-Angga Didakwa Terima Suap Rp500 Juta untuk Pengkondisian Opini WTP Muara Enim
Bahkan, tim advokat menilai tidak terdapat satu pun uraian yang menjelaskan secara fisik, maupun spesifik keterlibatan Edison dalam rangkaian dugaan tindak pidana korupsi pengadaan perangkat teknologi pendidikan tersebut.
Selain mempersoalkan konstruksi dakwaan, tim pembela juga menyoroti posisi Edison pada saat proses perencanaan hingga pengadaan smartboard berlangsung.

Tim advokat Bupati Muara Enim nonaktif Edison serahkan nota perlawanan atas dakwaan jaksa KPK kasus suap pengadaan chromebook Disdikbud tahun 2025--Fdl
Menurut mereka, ketika kebijakan perencanaan dan penganggaran proyek tersebut dilakukan, Edison belum menjabat sebagai Bupati Muara Enim sehingga belum memiliki kewenangan eksekutif.
Tim advokat menegaskan kliennya juga tidak mempunyai kewenangan maupun hubungan kedinasan dengan pihak-pihak terkait, termasuk pejabat di lingkungan Disdikbud Muara Enim.
Menariknya, dalam nota perlawanan tersebut, tim pembela justru menunjuk nama mantan Pj Bupati Muara Enim, Henky Putrawan, sebagai pihak yang disebut menginisiasi perencanaan pengadaan smartboard.
Menurut tim advokat, kebijakan anggaran pengadaan tersebut telah disahkan pada 2024, jauh sebelum Edison menjabat sebagai Bupati Muara Enim pada 2025.
BACA JUGA:Kasus Suap Chromebook dan Smartboard Muara Enim, Edison dan Adi Triadi Kompak Lawan Dakwaan KPK
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
