Banner Pemprov

Ini Perjalanan Panjang Gugatan Subhan Terhadap Ijazah Gibran di MA

Ini Perjalanan Panjang Gugatan Subhan Terhadap Ijazah Gibran di MA

Gibran Rakabuming Raka.--

BACA JUGA:Humapon Bahrul Ulum Tanjung Lago Meriah, Dihadiri Wapres Gibran dan KH Miftachul Akhyar

"Berkaitan dengan status wakil presiden, berdasarkan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945, wakil presiden yang telah dilantik hanya dapat dipersoalkan, ya, hanya dapat dipersoalkan melalui mekanisme impeachment oleh MPR bukan melalui gugatan perdata," ujarnya.

Dengan putusan tersebut, gugatan perdata Subhan berhenti pada tahap putusan sela dan tidak berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara maupun pembuktian. Beralih menggugat surat penyetaraan pendidikan ke PTUN Setelah gugatan perdatanya tidak dapat dilanjutkan di PN Jakarta Pusat, Subhan lantas menempuh jalur peradilan tata usaha negara.

Kali ini, obyek yang dipersoalkan bukan lagi keabsahan jabatan Gibran sebagai wakil presiden maupun keputusan KPU, melainkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan pada Pemilu 2024. Subhan menggugat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai pihak yang berkaitan dengan penerbitan surat keterangan tersebut.

BACA JUGA:MERIAH, Pacu Jalur 2025 Kuansing Jadi Sorotan Dunia, Dihadiri Gibran dan Aisar Khaled

BACA JUGA:Momen Wapres Gibran Melongo Saat Saksikan Anggota DPR RI Berjoget Gembira Usai Gaji Naik Rp 3 Juta Per Hari

Dokumen yang dipersoalkan adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam gugatan tersebut, Subhan mengajukan empat tuntutan kepada majelis hakim.

Pertama, meminta agar gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

Kedua, meminta majelis hakim menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Ketiga, meminta agar surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Keempat, meminta agar tergugat dihukum membayar biaya perkara.

BACA JUGA:Bupati Ogan Ilir & Istri Tampilkan Songket Motif Padi Pegagan di Hadapan Istri Wapres Selvi Gibran Rakabuming

BACA JUGA:Selvi Gibran Terkesima Kilau Mewah Songket Palembang dan Lezatnya Pindang di Griya Agung

Berbeda dengan gugatan perdata sebelumnya, perkara ini secara khusus mempersoalkan legalitas dokumen administrasi yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: