Umi Hartati Menangis di Persidangan, Bantah Terima Uang Suap Proyek Pokir DPRD OKU

BACA JUGA:Status Justice Collaborator Kasus Suap Pokir OKU Selamatkan Nopriansyah dari Tuntutan Pidana Berat KPK

Ia berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta persidangan secara objektif dan menjatuhkan putusan dengan hati nurani yang seadil-adilnya.

Kasus dugaan suap Pokir DPRD OKU ini menyeret beberapa nama, termasuk mantan anggota DPRD OKU lainnya, yakni M. Fahruddin dan Ferlan Juliansyah.

Suasana sidang pembacaan pledoi empat terdakwa korupsi penerima suap proyek Pokir DPRD OKU--Fadli

Jaksa KPK menilai para terdakwa terbukti terlibat dalam praktik korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana unsur pasal 12 huruf b UU Tipikor.

Dalam dakwaan dan tuntutan, disebutkan bahwa penerimaan uang suap dilakukan berulang kali setelah pengesahan APBD OKU, utamanya terkait penunjukan pihak penyedia proyek oleh Dinas PUPR.

Aliran dana tersebut diduga bagian dari rangkaian suap untuk meloloskan paket proyek Pokir bernilai total Rp45 miliar.

Atas dugaan keterlibatan tersebut, jaksa KPK menuntut Umi Hartati, M. Fahruddin, dan Ferlan Juliansyah dengan pidana 5 tahun 6 bulan penjara.

Sementara itu, terdakwa Nopriansyah yang merupakan mantan Kadis PUPR OKU, dituntut lebih ringan yakni 4 tahun 6 bulan penjara.

Apakah pembelaan emosional Umi Hartati akan memengaruhi pertimbangan majelis hakim atau justru tetap menguatkan dakwaan dan tuntutan KPK terkait kasus korupsi yang menjadi perhatian masyarakat OKU ini.

Sumber: