Lentera Desa, Cara Muchendi Mendekatkan Layanan dan Mendengar Kebutuhan Warga

Selasa 17-11-2026,20:24 WIB
Reporter : Niskiah
Editor : Mahmud

“Untuk tahun-tahun mendatang, jalan poros di desa ini akan masuk prioritas secara bertahap,” ujarnya.

Masyarakat juga menyampaikan harapan terkait peningkatan insentif bagi ustadz, ustadzah, dan guru mengaji. Menanggapi usulan tersebut, Muchendi mengatakan pemerintah daerah akan mengupayakan sesuai ketentuan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BACA JUGA:Pemkab OKI Dorong Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Ekonomi Kerakyatan di HUT ke-69

BACA JUGA:Pemkab OKI Bantu Warga Buka Lahan Tanpa Bakar, Siapkan Alat Berat

Sementara itu, di Desa Burnai Timur, Kecamatan Pedamaran, aspirasi warga berkaitan dengan fasilitas ekonomi, legalitas kepemilikan tanah, dan akses telekomunikasi.

Ketua Karang Taruna Desa Burnai Timur, Sutisna, meminta pemerintah daerah merenovasi pasar lama agar lebih layak digunakan. Menurut dia, perbaikan fasilitas pasar diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Persoalan legalitas tanah juga disampaikan tokoh masyarakat, Ngadiono. Warga transmigrasi yang telah puluhan tahun menetap di wilayah tersebut masih menghadapi kesulitan memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah.

Selain itu, keterbatasan jaringan telekomunikasi membuat masyarakat kesulitan berkomunikasi dan mengakses informasi. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas warga, terutama dalam memperoleh informasi dan memanfaatkan layanan digital.

BACA JUGA:Anak Muda Difasilitasi Akses Peluang Kerja ke Jepang dari Pemkab OKI

BACA JUGA:Pemkab OKI Perkuat Peran Desa dalam Pencegahan Karhutla

Menanggapi persoalan pasar, Muchendi meminta Dinas Perkebunan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah tersebut untuk membantu renovasi pasar desa. Upaya itu dilakukan dengan mempertimbangkan status pasar sebagai aset milik desa.

Terkait legalitas tanah, ia meminta instansi terkait segera melakukan inventarisasi dan pemetaan secara menyeluruh terhadap wilayah eks transmigrasi yang berpotensi menghadapi persoalan serupa. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai permasalahan dan upaya penyelesaiannya.

Adapun untuk persoalan jaringan telekomunikasi, Muchendi meminta kepala desa berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika OKI agar akses internet di wilayah tersebut dapat ditingkatkan.

“Kita punya program internet gotong royong. anti Pak Kades koordinasikan dengan Diskominfo. Mudah-mudahan dalam waktu singkat sinyal sudah kuat,” katanya.

BACA JUGA:Pemkab OKI Apresiasi 10 Pemuda Berprestasi Peringatan Sumpah Pemuda

BACA JUGA:Enam Perusahaan Diawasi, Pemkab OKI Verifikasi Area Terbakar

Kategori :