SUMEKS.CO - Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan menyebut, platform digital DERMAGA menjadi jawaban berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam proses bongkar muat di pelabuhan.
Menurut Ketua Umum TKBM Pelabuhan, Muhammad Nasir, SE, SH, MM, platform digital DERMAGA dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan operasional bongkar muat dan TKBM dalam satu sistem yang terhubung, transparan, dan efisien.
Kehadiran DERMAGA ini jawaban atas berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam proses bongkar muat di pelabuhan.
Administrasi yang masih dilakukan manual kerap menyebabkan proses kerja berjalan lambat, data tersebar di berbagai dokumen.
BACA JUGA:Transformasi Danantara Dongkrak Kinerja, Pupuk Indonesia Raup Laba Rp 5,81 T di Semester I 2026. BACA JUGA:Korban Beberkan Modus Pemerasan Booking Cewek via MeChat, Takut Disebarkan Luaskan Terdakwa" Lalu koordinasi antarpihak kurang optimal, serta penyusunan laporan membutuhkan waktu lebih lama," ujar dia, pada Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2025 Induk Koperasi TKBM Pelabuhan Seluruh Indonesia, di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Nasir melanjutkan, melalui digitalisasi, DERMAGA menghadirkan sistem yang menghubungkan seluruh tahapan operasional.
Mulai dari permintaan tenaga kerja, verifikasi pekerjaan, penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK), pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pencatatan kehadiran, penyusunan berita acara, hingga proses penagihan dan pembayaran.
"Lewat DERMAGA ini, kami ingin menghadirkan tata kelola kegiatan bongkar muat yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi ini bukan sekadar mengubah dokumen menjadi format elektronik, tetapi membangun ekosistem kerja yang saling terhubung sehingga seluruh proses dapat dipantau secara real time," kata dia.
BACA JUGA:Bank Sumsel Babel Perkuat Sinergi dengan Universitas Sriwijaya melalui Bank Mini
Nasir mengungkapkan, dari aplikasi ini juga perusahaan bongkar muat dan pengguna jasa dapat mengajukan kebutuhan TKBM secara digital dengan melengkapi informasi pekerjaan, seperti data kapal, jenis muatan, tonase, lokasi, dan jadwal pelaksanaan.
Kemudian, sambung dia, admin koperasi TKBM melakukan verifikasi permintaan, menyusun penugasan tenaga kerja, menunjuk Kepala Regu Kerja (KRK), serta menerbitkan SPK secara digital tanpa proses administrasi yang berbelit.
"Di lapangan, KRK dapat menerima SPK melalui aplikasi, memantau pelaksanaan pekerjaan, mencatat kehadiran tenaga kerja secara digital, hingga menyusun berita acara sebagai dasar penyelesaian administrasi," ungkap dia.
Sementara, jelas Nasir, para TKBM mendapat akses terhadap informasi jadwal kerja, regu penugasan, kapal, lokasi kerja, hingga informasi pengupahan.
BACA JUGA:Pelindo dan Pemprov Sumsel Dorong Percepatan Pembentukan BUP Tanjung Carat