“Pengelolaan aset negara yang tertib dan akurat merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” kata Maju Amintas.
Melalui proses inventarisasi dan alih status penggunaan BMN tersebut, diharapkan seluruh aset negara di lingkungan Kementerian Hukum dapat tercatat dengan baik dan dimanfaatkan sesuai fungsi serta ketentuan yang berlaku.
Langkah itu juga dinilai penting untuk mendukung efektivitas pengelolaan aset pemerintah sekaligus memperkuat sistem administrasi dan pengawasan BMN di lingkungan kementerian.