Menurut dia, sejumlah faktor yang mendorong perubahan antara lain munculnya sektor usaha baru, isu lingkungan dan perubahan iklim, transformasi digital, serta perkembangan model bisnis.
Di daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Johan Manurung menyambut positif kebijakan tersebut.
Ia menilai implementasi KBLI 2025 akan memberi kemudahan administrasi sekaligus mempercepat kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, efisien, dan mendukung iklim usaha yang sehat.