Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel Johan Manurung menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Ranperkada yang disusun dapat mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bangka.