SUMEKS.CO,- Aroma panas pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret anggota DPRD Muara Enim Kholizol Tamhulis bersama anaknya bernama Raga Alan Sakti, kian menyengat.
Kali ini, sorotan tajam mengarah ke pucuk pimpinan daerah. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan secara tegas membuka peluang memeriksa Bupati Muara Enim terkait dugaan gratifikasi proyek pengembangan jaringan irigasi senilai Rp7 miliar.
Kepala Kejati Sumsel, Ketut Sumedana, dalam rilis resmi yang digelar Rabu, 18 Februari 2026 kemarin mengungkapkan bahwa proyek yang menjadi objek perkara bukan berasal dari dana aspirasi atau pokok pikiran DPRD.
Melainkan, anggarannya bersumber langsung dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
BACA JUGA:Disoraki 'Marhaban Ya Ramadan Pak', Anggota DPRD Muara Enim Bungkam Pasca Terjaring OTT
“Dari hasil penyidikan sementara, proyek tersebut merupakan proyek yang anggarannya dari pemerintah kabupaten langsung,” tegas Ketut.
Proyek yang dimaksud, kata Kajati yakni pengembangan jaringan irigasi Air Lemutu di Kecamatan Tanjung Agung dengan nilai kontrak Rp7 miliar.
Disoraki 'Marhaban Ya Ramadan Pak', Anggota DPRD Muara Enim Bungkam Pasca Terjaring OTT--Fadli
Namun fakta di lapangan menunjukkan progres pekerjaan baru mencapai 37 persen, padahal proyek itu telah berjalan sejak tahun 2025.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan kuat adanya persoalan serius dalam pelaksanaan proyek.
“Artinya proyek pengembangan jaringan irigasi tersebut bisa dikatakan saat ini tidak terlaksana dengan baik,” ujar Ketut.
Pernyataan ini sontak memunculkan spekulasi mengenai potensi keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk peran dan kewenangan kepala daerah.
BACA JUGA:KT Anggota DPRD Muara Enim Aktif Beserta Anaknya Terjaring OTT, Kajati Sumsel Warning Kepala Daerah
BACA JUGA:Live Malam Ini, KPK Gelar Konferensi Pers OTT Dugaan Korupsi di Kota Madiun dan Kabupaten Pati