“Sumatera Selatan terus berupaya menjalankan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin serta pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM secara bijaksana dan bermartabat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Cik Ujang menjelaskan bahwa Pemprov Sumsel juga memfokuskan kebijakan pembangunan pada pemenuhan hak dasar masyarakat, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, ketahanan pangan, hingga penciptaan lapangan kerja yang layak.
Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda dan instansi vertikal, di antaranya Pangdam II/Sriwijaya yang diwakili Kapok Sahli Pangdam II/Swj Brigjen TNI Junaidi, M.Sos., M.Si., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Anang Permana, S.H., M.H., Kapolda Sumsel yang diwakili Kabidkum Polda Sumsel Kombes Pol. Sigit Adiwuryanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel yang diwakili Koordinator Intelijen Agus Kelana, S.H., M.H., serta Kepala Kanwil Kementerian HAM Provinsi Sumatera Selatan Hendry Marulitua.