Bahkan pada konteks sosial-keagamaan, Pramono mempertahankan konsistensinya. Kebijakan membolehkan perayaan Natal di Jakarta dan dukungan terhadap pelayanan kemanusiaan inklusif PMI DKI menunjukkan bahwa inklusivitas baginya bukan hanya isu sektoral, melainkan prinsip pengelolaan kota.
Langkah ini menjadi relevan di tengah meningkatnya politisasi identitas yang kerap menggeser ruang publik menjadi rentan akan polarisasi. Dengan menguatkan inklusifitas dalam sosial-keagamaan, Pramono berusaha mewujudkan nilai-nilai pluralisme.
Perlu dicatat bahwa menilai pemimpin inklusif tidak bisa hanya dari narasi positif atau kegiatan seremonial. Inklusivitas menuntut keberlanjutan, evaluasi kebijakan dan pembuktian melalui dampak nyata.
Apa yang dilakukan Pramono tampak sebagai langkah awal yang konsisten, tetapi pengujian sesungguhnya adalah bagaimana program-program ini bertahan, terukur, dan dirasakan masyarakat luas. Karena itu, meski indikator awalnya cukup kuat, pencapaian inklusivitas tetap memerlukan penilaian kritis yang tidak berhenti pada permukaan.
Di tengah tantangan kota besar seperti Jakarta, langkah-langkah awal yang ditunjukkan Pramono memberi gambaran upaya mewujudkan kepemimpinan inklusif. Jika konsistensi ini benar-benar dijaga, kepemimpinan Pramono berpotensi menghadirkan model pengelolaan kota yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan berkeadilan bagi kelompok yang selama ini kurang terdengar.
Apakah hal tersebut akan terwujud tentu bergantung pada keberlanjutan program dan kekonsistenan implementasinya, yang pasti, inklusivitas dalam kepemimpinan tidak dibangun dari satu pidato atau seremoni, melainkan dari keberanian menjaga keberagaman dalam setiap kebijakan yang dijalankan.