Ia menambahkan, penyelesaian konflik di desa mampu mengurangi beban institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
“Dengan paralegal yang terlatih, berbagai konflik sosial cukup selesai di desa. Bahkan aspek pencegahan bisa dilakukan lebih awal," ujarnya.
Kegiatan peresmian turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Fery Pontoh, beserta jajaran.
Dengan peresmian Posbankum ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat prinsip people-centered justice, menjadikan layanan hukum inklusif, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat.