Dengan demikian, saya meyakini bahwa studi perbandingan ini bukan sekadar kajian akademis, tetapi juga pemicu refleksi kritis tentang bagaimana ideologi membentuk praktik pemerintahan dan arah pembangunan negara.
Model Korea Utara yang bergantung pada represi tidak akan berkelanjutan dalam dunia yang kian terbuka, sementara Indonesia harus terus belajar dan mereformasi diri untuk menjadi role model demokrasi Asia (Almond & Powell, 1966). Penelitian ini dapat membuka ruang diskusi tentang reformasi sistem politik yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan global.
Pembahasan
Studi perbandingan antara Korea Utara dan Indonesia menunjukkan dua wajah berbeda dalam lanskap politik Asia, yang dibentuk oleh ideologi dan model pemerintahan masing-masing negara. Korea Utara, dengan ideologi Juche, mengedepankan kemandirian nasional, loyalitas total terhadap pemimpin, dan kontrol ketat oleh rezim.
Ideologi ini menciptakan sistem otoritarianisme yang sangat terpusat, di mana partai dan negara melebur dalam satu kekuasaan absolut.
Mekanisme represi, propaganda, dan kultus individu menjadi pilar utama untuk menjaga stabilitas internal. Walaupun pendekatan ini berhasil mempertahankan kontrol kekuasaan, namun membatasi kebebasan individu, membelenggu hak akses informasi, dan menutup ruang partisipasi publik.
Kondisi ini menyebabkan Korea Utara terisolasi secara global, baik dari segi ekonomi maupun diplomasi, sehingga meningkatkan risiko ketegangan regional-khususnya dalam konteks hubungan dengan Korea Selatan dan negara-negara liberal lainnya.
Sebaliknya, Indonesia menawarkan model yang lebih terbuka melalui Pancasila sebagai landasan ideologis. Nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, dan persatuan memungkinkan tumbuhnya sistem multipartai, pemilu berkala, serta partisipasi aktif masyarakat sipil.
Konsep ini sejalan dengan pandangan Almond dan Powell (1966) bahwa partisipasi publik dan stabilitas kelembagaan merupakan elemen penting dalam sistem politik modern.
Namun, sistem Indonesia tidak luput dari tantangan. Korupsi, polarisasi agama dan etnis, serta lemahnya penegakan hukum masih menjadi penghambat bagi terwujudnya demokrasi substantif. Huntington (1991) mengingatkan bahwa transisi demokrasi yang tidak disertai penguatan institusi justru dapat memicu instabilitas.
Dalam konteks ini, Indonesia perlu melakukan reformasi institusi secara berkelanjutan untuk membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan inklusif.
Perbandingan kedua negara ini memperlihatkan bagaimana ideologi menjadi alat pembentuk struktur kekuasaan. Model Korea Utara bersifat eksklusif, tertutup, dan menolak integrasi global, sedangkan Indonesia menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap nilai-nilai modernitas dan globalisasi.
Dalam dunia yang semakin terhubung, sistem otoritarian tertutup seperti Korea Utara tampak tidak berkelanjutan, sementara model demokrasi Indonesia memiliki peluang untuk berkembang, meskipun membutuhkan perbaikan dan penguatan sistem.
Penutup
Secara keseluruhan, perbandingan antara sistem politik Korea Utara dan Indonesia memperlihatkan kontras tajam antara otoritarianisme represif dan demokrasi pluralistik. Korea Utara, melalui ideologi Juche, menawarkan stabilitas internal tetapi menghadapi isolasi global dan keterbatasan pembangunan manusia.
Sebaliknya, Indonesia, dengan Pancasila sebagai landasan ideologis, memiliki potensi besar sebagai model demokrasi Asia, asalkan masalah korupsi dan polarisasi dapat diminimalisasi melalui reformasi yang tegas dan berkelanjutan.