Oleh: Bunga Cahya Lestari.
Prodi: Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palemban. Bungalestari080804@gmail.com. Mata Kuliah: Perbandingan Sistem Politik.
Oleh: Bunga Cahya Lestari, Prodi: Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang. Bungalestari080804@gmail.com-
Studi ini mengkaji sistem politik Korea Utara dan Indonesia dengan menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan dan ideologi yang dianut, guna mengungkap dualitas karakter politik yang membedakan kedua negara Asia tersebut.
Melalui analisis komparatif yang memadukan teori sistem politik dan ideologi negara, penelitian ini mengeksplorasi perbedaan antara struktur otoritarianisme Korea Utara yang didasarkan pada ideologi Juche dan demokrasi konstitusional Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
Temuan utama menunjukkan bahwa tata kelola Korea Utara ditandai oleh kontrol yang sangat terpusat dan isolasi ideologis, sementara Indonesia menekankan pluralisme politik dan partisipasi warga, meskipun masih bergulat dengan korupsi dan polarisasi sosial.
Analisis ini juga mengungkap implikasi bagi stabilitas kawasan Asia, karena model Korea Utara mempertahankan kekuasaan melalui represi, sedangkan Indonesia berupaya menyeimbangkan antara tradisi dan modernitas.
Studi ini memberikan kontribusi terhadap literatur ilmu politik Asia dengan menawarkan wawasan kritis tentang bagaimana ideologi membentuk praktik tata kelola pemerintahan, serta mendorong diskusi lebih lanjut mengenai adaptasi sistem politik di era globalisasi. Kata kunci: sistem politik Asia, tata kelola pemerintahan, Indonesia, Korea Utara
Pendahuluan
Menurut pandangan saya, judul “Dua Wajah Sistem Politik Asia: Studi Perbandingan antara Korea Utara dan Indonesia dalam Pemerintahan dan Ideologi” menghadirkan perspektif yang sangat relevan dan signifikan dalam konteks globalisasi saat ini.
Kontras antara otoritarianisme dan demokrasi tidak hanya mencerminkan perbedaan budaya dan sejarah, tetapi juga menjadi cerminan dari tantangan fundamental bagi harmonisasi dan stabilitas regional.
Korea Utara, dengan ideologi Juche yang menekankan kemandirian absolut dan loyalitas terhadap pemimpin, merepresentasikan wajah gelap sistem politik Asia-sebuah model yang, meskipun tampak stabil secara internal, menghambat kemajuan manusia dan isolasi dari komunitas global (Cumings, 1997).
Ideologi tersebut menjadikan stabilitas sebagai tujuan utama, namun mengorbankan kebebasan, hak asasi manusia, dan partisipasi publik.
Sebaliknya, Indonesia melalui ideologi Pancasila menyajikan wajah terang politik Asia. Pluralisme, demokrasi, dan keberagaman menjadi fondasi penting yang memungkinkan partisipasi rakyat dan akomodasi berbagai kepentingan sosial.
Namun, perlu saya tekankan bahwa masalah korupsi dan polarisasi politik dapat menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan demokrasi jika tidak diatasi secara sistematis dan tegas (Huntington, 1991).