BACA JUGA:Humapon Bahrul Ulum Tanjung Lago Meriah, Dihadiri Wapres Gibran dan KH Miftachul Akhyar
“Sampai sekarang, saya belum menerima,” kata Gus Yahya
Ia mengimbau publik berhati-hati dalam menanggapi dokumen tersebut, termasuk pentingnya memastikan keabsahan administrasi dan legalitas tanda tangan.
“Kalau dokumen resmi, itu tanda tangannya digital sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tanda tangan manual, ya sekarang kan zaman begini, gampang sekali membuat tanda tangan scan. Maka kita lihat nanti,” tambahnya.
Gus Yahya menegaskan komitmennya untuk menuntaskan amanah hasil Muktamar Ke-34 NU yang berlangsung pada 2021 dan memberikan mandat kepadanya untuk memimpin hingga 2026.
“Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur, karena saya mendapatkan amanat dari Muktamar ini untuk lima tahun. Insyaallah saya sanggup,” ujarnya penuh keyakinan.
Ia juga menekankan bahwa Rapat Harian Syuriyah PBNU tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua Umum maupun pejabat struktural lainnya.
“Rapat Harian Syuriyah, menurut AD/ART NU, tidak berwenang memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris lain saja tidak bisa, apalagi ketua umum. Maka kalau Rapat Harian Syuriyah ini membuat implikasi memberhentikan ketua umum, itu tidak sah,” tegasnya.
Meski dinamika menguat, Gus Yahya tetap optimistis bahwa NU mampu menyelesaikan persoalan internal dengan cara yang maslahat.
“Insyaallah akan ditemukan jalan keluar yang baik untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara,” ujarnya.
Ia juga menyebut telah bertemu jajaran Syuriyah dan mereka menyesalkan adanya ketidakutuhan informasi di awal.
Ia berharap dalam waktu dekat dapat diwujudkan pertemuan para kiai sepuh untuk mencari jalan keluar bersama.
“Insyaallah, ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diwujudkan pertemuan para kiai-kiai termasuk kiai sepuh supaya ada suara moral yang dapat mendorong ke arah jalan keluar yang maslahat,” tandasnya.
Sebelumnya, beredar Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang berisikan rekomendasi agar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri.
Dokumen tersebut disebut ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar bersama dua Wakil Rais Aam, dalam rapat di Hotel Aston City, Jakarta, pada Kamis 20 November 2025.
Isi dokumen menyebut Gus Yahya dinilai melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyyah karena mengundang Peter Berkowitz, tokoh yang disebut memiliki keterkaitan dengan jaringan zionisme internasional, dalam program Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU).