Penerapan strict liability dan vicarious liability
Masuknya tindak pidana dari regulasi sektoral ke dalam KUHP
Narasumber juga menekankan pentingnya penyesuaian pengaturan pidana dalam Peraturan Daerah agar selaras dengan KUHP Nasional, sehingga tidak terjadi disharmoni maupun tumpang tindih norma dalam penerapan hukum di daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa keikutsertaan Kanwil Kemenkum Babel dalam FGD Nasional ini merupakan bentuk komitmen dalam memperkuat kualitas perancangan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.
“Forum ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perancang serta mendorong kualitas produk hukum daerah yang lebih adaptif, modern, dan sesuai prinsip kodifikasi,” tutup Johan.
Kegiatan FGD Nasional ini menjadi momentum penting dalam mendukung implementasi pembaruan KUHP, sekaligus memperkuat peran strategis perancang dalam menghasilkan regulasi yang responsif, berkualitas, dan selaras dengan sistem hukum nasional.