“Pembiayaan daerah dalam APBD 2026 disusun berdasarkan laporan keuangan audited Tahun 2024 sehingga perhitungannya mencerminkan kondisi fiskal riil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,” terangnya.
BACA JUGA:KADIN Muara Enim Dukung Pemda Atasi Sampah Berkelanjutan
BACA JUGA:Tekankan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan di Muara Enim
Pemprov juga menyampaikan apresiasi atas saran Fraksi Partai Gerindra, sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam menjaga tata kelola keuangan daerah agaro dukungan dari Fraksi-Fraksi DPRD. Sinergi eksekutif dan legislatif sangat kami perlukan untuk menyempurnakan kebijakan fiskal daerah dan memastikan APBD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Di akhir penyampaian, Sekda menyebut bahwa Rapat Paripurna ke-XXVI ini merupakan tahapan penting dalam proses pembahasan Raperda APBD 2026 sebelum berlanjut ke pembahasan tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD Sumsel.
“Pemprov berharap seluruh proses dapat berjalan lancar sehingga APBD Tahun Anggaran 2026 dapat ditetapkan tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan serta pelayanan publik di Sumatera Selatan,” tandasnya.